Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Sembuan
2. Kelembagaan Kampung 2
2.1 Kelembagaan Kampung
Kelembagaan kampung yang ada di Sembuan terdiri dari:
• Pemerintah Kampung;
• Lembaga Adat;
• Badan Perwakilan Kampung (BPK);
• Koperasi;
• Kelompok Tani;
• Lembaga Sosial;
• Karang Taruna;
• Posyandu.
BPK sudah pernah melakukan beberapa diskusi dengan masyarakat. Kendalanya
adalah, selama ini BPK belum sepenuhnya difungsikan sebagai penampung aspirasi
masyarakat. Permasalahan keluhan masyarakat atau perusahaan tidak disampaikan ke
BPK, tapi disampaikan langsung ke Petinggi.
BPK yang dilantik pada 2 Januari 2002 dengan berbagai kendala telah mampu
memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. Tiga permasalahan yang permasalahan
didiskusikan adalah:
No. Topik diskusi Keputusan
1 Masalah hutan (HPHH) Fee untuk BPK per meter kubik kayu Rp.
2.500 Disetujui perusahaan tetapi fee belum
diterima
2 Pembangunan lingkungan kampung (air
bersih dan batas kampung)
Batas kampung yang sudah diselesaikan
dengan Jontai, Melapeh Baru
Batas dengan kampung Lingau, Mentar,
Dempar dan Temula belum terselesaikan
3 Masalah pendidikan Mengaktifkan guru untuk mengajar
Lima tahun terakhir ini, secara umum kualitas musyawarah menurun, tetapi
tingkat keseringan atau intensitasnya meningkat. Artinya budaya musyawarah di
masyarakat semakin baik. Hasil musyawarah dipatuhi dan mempunyai dampak yang
nyata, seperti keputusan tata batas kampung yang sangat dirasakan manfaatnya,
terutama keputusan tentang penentuan batas ladang.
2.2 Resume trend perubahan
Komponen Perubahan Perubahan Responden
Kualitas musyawarah Sama saja Ketua BPK
Dampak keputusan musyawarah Semakin berdampak dan dipatuhi Ketua BPK
Frekuensi musyawarah Semakin sering Ketua BPK
2 Berdasarkan informasi dari Ketua BPK
264