Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Sembuan
dan meningkatnya frekuensi konflik lahan. Model upacara adat sudah berubah, baik
dari sisi waktu maupun tujuan. Lembaga adat merasa hukum adat semakin tidak
dipatuhi, hal ini membuat mereka kesulitan dalam menegakkan hukum adat. Selain
konflik lahan yang meningkat, konflik air pun dirasakan meningkat. Sementara itu,
konflik agama semakin menurun.
Infrastruktur ekonomi cenderung membaik, hal ini dapat dilihat pada perbaikan
jalan. Akses terhadap hutan meningkat, salah satu dampaknya adalah munculnya
pendapatan baru berupa fee dari HPHH. Namun di sisi lain, peningkatan akses
terhadap hutan juga mengakibatkan menurunnya jumlah luasan hutan. Sementara itu,
jenis tata guna lahan lain seperti kebun rotan, kebun karet, simpukng serta ladang
meningkat jumlah luasannya.
Kondisi sekolah dirasakan membaik, walaupun jumlah sekolah tidak berubah.
Sayangnya, peralatan serta jumlah staf menurun. Sementara itu, gaji guru meningkat,
namun kenaikan gaji tidak diikuti oleh kenaikan keaktifan guru dalam mengajar.
Tidak ada perubahan pada jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis.
Fasilitas kesehatan cenderung menurun. Sampai dengan saat ini tidak ada
fasilitas kesehatan di kampung. Sementara tingkat penyakit diare cenderung
meningkat.
11. Lampiran
Survei ini merupakan bagian dari survei data dasar kesejahteraan yang dilakukan oleh
Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ yang bekerjasama
dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai.
Secara keseluruhan survei dilaksanakan di 20 kampung di Kabupaten Kutai Barat
dan 15 kampung di Kabupaten Malinau selama bulan Oktober - November 2003. Survei
ditujukan untuk mendapatkan data-data dasar yang berhubungan dengan kemakmuran
sebagai bahan untuk melihat perubahan serta untuk mencari indikator-indikator
kesejahteraan yang cocok dengan keadaan lokal.
Khusus untuk Kampung Sembuan, survei dilakukan dengan melibatkan:
• rumah tangga;
• 7 responden kunci;
• 3 kelompok diskusi.
Responden kunci yang diwawancarai adalah:
• kepala adat;
• petinggi;
• ketua BPK;
• kepala sekolah;
• satu rumah tangga yang dianggap kurang mampu;
• tukang belian (sebagai pengganti unsur kesehatan);
• warung.
Diskusi kelompok dilakukan dengan:
• kelompok tokoh masyarakat;
• kelompok masyarakat biasa;
• kelompok perempuan.
279