Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat - Forest Climate ...

Kampung Jontai
Tidak ada perubahan pelaksanaan upacara adat yang dilakukan saat ini
dibandingkan dengan masa lalu baik dari sisi waktu, bahan-bahan upacara, tingkat
gotong royong maupun dari sisi tujuan upacara. Perkembangan akhir-akhir ini, tidak
terdapat satu pun dari generasi muda di Kampung Jontai yang mendapatkan
pengetahuan adat atau tradisi dari para orang tua.
4.3 Kerjasama dan solidaritas
Menurut Kepala Adat, dalam 12 bulan terakhir ini telah dilakukan gotong-royong dalam
bentuk:
• pembuatan ladang;
• membersihkan kampung; dan
• upacara adat kuangkai.
Semangat gotong-royong masyarakat di Jontai masih sangat baik. Pada
pelaksanaan gotong royong biasanya semua masyarakat mengikuti kegiatan gotong
royong. Tidak ada perubahan dari sisi tingkat kerjasama antar masyarakat. Masyarakat
memiliki kesadaran akan kepentingan bersama dalam kegiatan gotong-royong.
Pendapat Kepala Adat ini sama dengan pendapat rumah tangga kurang mampu.
Menurut rumah tangga kurang mampu, tingkat kerjasama dan solidaritas masyarakat
dalam 5 tahun terakhir ini masih tetap sama. Masyarakat masih mempunyai solidaritas
yang tinggi dalam memperhatikan kepentingan bersama. Selama ini mereka selalu
mendapat bantuan dari masyarakat, baik bantuan dari keluarga maupun yang bukan
keluarga yang tinggal di kampung.
Menurut Kepala Adat, jika terjadi kekurangan makanan di kampung maka
masalah ini akan disampaikan ke kecamatan dan sekalian meminta bantuan bahanbahan
makanan dari kecamatan.
4.4 Konflik
Menurut Kepala Adat, konflik yang terjadi di Jontai adalah konflik keluarga, konflik
lahan dan konflik sumber daya alam. Konflik lahan dan sumber daya alam dipicu oleh
petak-petak hutan konsesi HPHH. Konflik keluarga jarang terjadi dan cenderung
menurun. Khusus untuk konflik keluarga, hukum adat masih dapat diterapkan dan
ditegakkan. Lembaga adat biasanya menerapkan denda adat kepada pihak yang
dinyatakan bersalah dalam konflik. Konflik-konflik lainnya seperti konflik suku dan
konflik agama, tidak pernah terjadi di Jontai.
Penyelesaian konflik di dalam kampung diselesaikan dengan mempergunakan
dasar hukum adat dengan menerapkan sanksi denda adat kepada pihak yang
dinyatakan bersalah. Terhadap konflik yang terjadi dengan pihak di luar kampung
tetap dipergunakan dasar hukum adat. Jika bisa diselesaikan secara adat, maka
diterapkan sanksi hukum adat dengan membayar denda. Tapi jika tidak dapat
diselesaikan secara adat, maka diselesaikan dengan mempergunakan dasar hukum
negara, dengan menyerahkan kasusnya ke kepolisian. Contoh kasus pembagian petak
atau lokasi penentuan batas. Pada kasus ini tidak ada kesepakatan dengan lembaga
adat dan hukum adat. Dengan demikian lembaga adat meneruskan kasus batas petak
ke kepolisian.
125