ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM95D. Daftar PustakaBuku dan DisertasiAhmad Yani dan Goenawan Widjaja, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999Bintoro Tjokroaminoto, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan),FH-UI Press, Jakarta, 2000Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York Russel & Russel, New York, 1971Koeshandajani, Manajemen Otonomi Daerah, LAN-RI, Jakarta, 2001LAN-BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, LAN-RI, Jakarta, 2000Lawrence Meir Friedmann, The Legal System, A Social Science Perspective, Russel SageFounfation, New YorkLoina Lalolo Krina P, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta, 2003Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua:Membangun Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju GoodGovernance. Mandar Maju, Bandung, 2004Syofuan Rozi, Model Reformasi Birokrasi, PPW-LIPI, Jakarta, 2000M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum LingkunganInonesia, Alumni, Bandung, 2001Disertasi dan MakalahRustini Wiriaatmadja, Dimensi Hukum Pengawasan terhadap BUMN yang MenjualSahamnya di Pasar Modal (Go Public) dalam Rangka Menunjang PerekonomianNasional. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2004Sofian Effendi, Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama, Makalah yangdisampaikan pada tanggal 25 Desember 2005, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada—————————, Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Makalahyang disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakanoleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta pada tanggal22 Desember 2005Media MassaBulletin Solusi Hukum Edisi I/Tahun IV tanggal 8 Juni 2007Majalah Transparansi Indoneis Edisi14 Tanggal 30 Mei 2007http://aparaturnegara.bappenas.go.id/.../REFORMASI%20BIROKRASI%20GOOD%Reformasi Birokrasi, diakses tanggal 30 Mei 2007http://economy.okezone.com/read/2011/11/30/320/536113/penuntasan-tataruang-rtrw-daerah-molor,diakses tanggal 1 Desember 2011.Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIKAN SISTEM HUKUM DALAMPEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIAAZMI FENDRIKampus Unand Limau Manis PadangAbstrakSejak reformasi ditandai dengan jatuhnya PemerintahanRezim Orde Baru, memunculkan suatuperiode transisi dalam proses demokrasi. Kata demokrasimungkin menjadi jargon politik yangkemas dalam bentuk masalah sosial dan HAM yangkemudian kemudian diekspos kepada masyarakatuntuk menentang semua kebijakan pemerintahan.Tepat mengaku selama pemerintahan Orde Baru,demokrasi cenderung menjadi sangat hal yangtabu untuk dibicarakan secara terbuka publik. Halini cermin dari berbagai produk legislasi yang tidakmemperlihatkan keadilan masyarakat padaumumnya .AbstractSince reform marked by fall downing regime himGovernance of New Order, peeping out a period totransition in course of democracy. Word democratizelikely become tidy political jargon in the form of socialissues and HAM which later then diekspos to societyto oppose all policy of governance. Proper confessedduring governance of New Order, democracy likelybecome very matter of taboo to be talked openlypublic. This matter of mirror from various legislationproduct which do not express justice of society ingeneral.Kata kunci: Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukumA. PendahuluanPasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskankembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidakberdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintahan yang berdasarkan sistemkonstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagaikonsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3(tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum,keseteraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidakbertentangan dengan hukum. 1 Tiga prinsip dasar ini selalu menjadi agenda pemerintahyang berkuasa dalam menjalankan roda reformasi, khususnya reformasi hukum.Memang secara faktual harus kita akui, meskipun kita sudah merdeka lebih darienam dekade, namun untuk keluar dari kungkungan peraturan perundangan warisankolonial bukanlah hal yang mudah. Semua itu tidak terlepas dari kondisi, di mana seluruhalur perkembangan sistem hukum di Indonesia sesungguhnya telah banyak terbangundan tergariskan secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah diletakkansejak lama sebelum kekuasaan pemerintah kolonial tumbang. 2 Hal ini menimbulkanmasalah pada saat norma hukum yang secara limitatif dan kaku mau diterapkan dalamkehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Esmi WarasihPujirahayu dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bahwa “penerapan suatu1Lihat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19452Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalamPerkembanganHukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 15.
Page 2 and 3:
JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5:
JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7:
JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9:
JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11:
JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13:
JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15:
JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17:
JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19:
JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21:
JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23:
JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25:
JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 26 and 27:
JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
Page 28 and 29:
JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31:
JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 32 and 33:
JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
Page 34 and 35:
JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37:
JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39:
JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41:
JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43:
JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 44 and 45:
JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
Page 46 and 47:
JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49:
JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 89 and 90: VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 103 and 104: AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106: AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 113 and 114: VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 129 and 130: VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131: VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?