ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182 No. 1 Agustus 2011a. jenis sumber air;b. lokasi sumber air;c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;e. kualitas air; danf. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ataupemanfaatan air.(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengankondisi masing-masing Daerah.(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.Adapun rambu norma berikutnya yang wajib dipedomani tatkala menetapkan tarifPajak Air Tanah dikemukakan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni“Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)”.9. Pajak Sarang Burung WaletAdapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet,mutlak mempedomani ketentuan Pasal 74 UU No. 28 Tahun 2009, yakni :(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlakudi daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.Adapun rambu norma berikutnya yang wajib dipedomani tatkala menetapkan tarifPajak Sarang Burung Walet dikemukakan dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009,yakni “Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen)”.10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanAdapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan bumi dan bangunan perdesaandan perkotaan, mutlak mempedomani ketentuan Pasal 79 UU No. 28 Tahun 2009, yakni:(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai denganperkembangan wilayahnya.(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olehKepala Daerah.Adapun rambu norma berikutnya yang wajib dipedomani tatkala menetapkan tarifPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikemukakan dalam Pasal 80 ayat(1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)”.