JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaBethan, Syamsuharya, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi LingkunganHidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan LingkunganHidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung, 2008.Brendan Gleson, Nicholas Low, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional MenujuPolitik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan, Terjemahan, Nusa Media, Bandung,2009.Champbell, Hendri, Blach’s Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991.Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam NegaraHukum Kesejahteraan, Unpad Press, Bandung, 2010.I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup DalamMewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi TerhadapPemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, ProgramPascasarjana Unpad, Bandung, 2006.Nurlinda, Ida, Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria; Perspektif Hukum, Rajawali Press,Jakarta, 2009.Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah,Makalah, Surabaya, Nopember 2001.Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan LingkunganNasional,Airlangga University Press, Surabaya, 2005.Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh PhilipusM. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,2010.W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
VOLUME2 No. 1 Agustus 201110BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAMTIGA PERIODE PEMERINTAHAN DI INDONESIAEMILDA FIRDAUSJalan Cemara Gading No. 23 Komplek Pemda PekanbaruAbstrakSecara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknyamasyarakat politik dan pemerintahandi Indonesia jauh sebelum negara bangsa initerbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakatadat dan lain sebagainya telah menjadi institusisosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.Dalam rangka untuk mewujudkan otonomi dandemokrasi pada pemerintahan desa tersebut, makaperlu ada pengaturan yang jelas dan khusus terhadapkeberadaan BPD ini pada setiap kabupatendi Indonesia. Dalam tiga periode pemerintahan diIndonesia yaitu dari periode orde lama, periode ordebaru dan orde reformasi, telah mengakui adanyasistem pemerintahan desa dan badan legislatif desawalaupun memiliki perbedaan dalam wujud implementasinya.AbstractHistorically village represent will form of politicalsociety and the governance in Indonesia far beforethis nation and state is formed. Social structure of akind the village, socialize custom and others have cometo social institution having very important position.In order to to realize autonomy and democratize atthe village governance, hence need there is cleararrangement and this specially to existence BPD ineach regency in Indonesia. In three governance periodin Indonesia that is from Orde Lama period, period ofOrde Baru and Reform Order have acknowledgedlegislative body and village governance system ofvillage although own difference in the form of itimplemented.Kata kunci: Desa, BPD.A. PendahuluanParadigma pembangunan yang sentralistik dalam sejarahnya terbukti telah gagaldan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkanperan serta masyarakat secara luas melalui peningkatan civil society, sehingga tujuanpembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapattercapai. Pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahanperubahandalam sistem ketatanegaraannya, tak terkecuali reformasi di bidang sistempemerintahan daerah. Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak yang luas bagimasyarakat untuk aktif dan turut serta dalam pembangunan.Sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik danketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dandari sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentuberdampak terhadap sistem <strong>hukum</strong> yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepadaproduk-produk <strong>hukum</strong> yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripadakepentingan rakyat, dan produk <strong>hukum</strong> yang lebih mengedepankan dominasikepentingan Pemerintah Pusat daripada kepentingan Pemerintah Daerah. 1Sebagai konsekuensi dari reformasi tersebut, pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi adalah suatu program yang harus diwujudkan agar terciptanya demokrasi1Romli Atmasasmita, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional,” SeminarPembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.
- Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
- Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
- Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
- Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
- Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
- Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
- Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
- Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
- Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
- Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
- Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
- Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
- Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
- Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
- Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
- Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
- Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
- Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
- Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
- Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
- Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
- Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
- Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
- Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
- Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
- Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
- Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
- Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
- Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
- Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
- Page 64 and 65:
JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
- Page 66 and 67:
JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
- Page 68 and 69:
JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
- Page 71 and 72:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
- Page 73 and 74:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201168
- Page 75 and 76:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170
- Page 77 and 78:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
- Page 79 and 80:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
- Page 81 and 82:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 83 and 84:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 85 and 86:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 87 and 88:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
- Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
- Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
- Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
- Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
- Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
- Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
- Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
- Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
- Page 107 and 108:
AZMI FENDRIVOLUME 1022 No. 1 Agustu
- Page 109 and 110:
AZMI FENDRIVOLUME 1042 No. 1 Agustu
- Page 111 and 112:
AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustu
- Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
- Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
- Page 117 and 118:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
- Page 119 and 120:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142
- Page 121 and 122:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162
- Page 123 and 124:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182
- Page 125 and 126:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1202
- Page 127 and 128:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1222
- Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
- Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na