ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIKAN SISTEM HUKUM DALAMPEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIAAZMI FENDRIKampus Unand Limau Manis PadangAbstrakSejak reformasi ditandai dengan jatuhnya PemerintahanRezim Orde Baru, memunculkan suatuperiode transisi dalam proses demokrasi. Kata demokrasimungkin menjadi jargon politik yangkemas dalam bentuk masalah sosial dan HAM yangkemudian kemudian diekspos kepada masyarakatuntuk menentang semua kebijakan pemerintahan.Tepat mengaku selama pemerintahan Orde Baru,demokrasi cenderung menjadi sangat hal yangtabu untuk dibicarakan secara terbuka publik. Halini cermin dari berbagai produk legislasi yang tidakmemperlihatkan keadilan masyarakat padaumumnya .AbstractSince reform marked by fall downing regime himGovernance of New Order, peeping out a period totransition in course of democracy. Word democratizelikely become tidy political jargon in the form of socialissues and HAM which later then diekspos to societyto oppose all policy of governance. Proper confessedduring governance of New Order, democracy likelybecome very matter of taboo to be talked openlypublic. This matter of mirror from various legislationproduct which do not express justice of society ingeneral.Kata kunci: Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukumA. PendahuluanPasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskankembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidakberdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintahan yang berdasarkan sistemkonstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagaikonsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3(tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum,keseteraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidakbertentangan dengan hukum. 1 Tiga prinsip dasar ini selalu menjadi agenda pemerintahyang berkuasa dalam menjalankan roda reformasi, khususnya reformasi hukum.Memang secara faktual harus kita akui, meskipun kita sudah merdeka lebih darienam dekade, namun untuk keluar dari kungkungan peraturan perundangan warisankolonial bukanlah hal yang mudah. Semua itu tidak terlepas dari kondisi, di mana seluruhalur perkembangan sistem hukum di Indonesia sesungguhnya telah banyak terbangundan tergariskan secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah diletakkansejak lama sebelum kekuasaan pemerintah kolonial tumbang. 2 Hal ini menimbulkanmasalah pada saat norma hukum yang secara limitatif dan kaku mau diterapkan dalamkehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Esmi WarasihPujirahayu dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar bahwa “penerapan suatu1Lihat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19452Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional-Dinamika Sosial-Politik dalamPerkembanganHukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 15.