ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122 No. 1 Agustus 2011permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakanpetunjuk wawancara (guided interview) sebagai petunjuk atau pedoman dalammelakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutamadari Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA, Bagian Hukum di Lingkungan SekretariatDaerah, DPRD serta dari pihak di luar Pemda seperti beberapa asosiasi pengusahadaerah yang terkena dampak langsung dengan kebijakan yang dihasilkan.5. Analisis DataAnalisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi (content analysis) terhadapperaturan perundang-undangan dan dokumen hukum pelaksanaan pemungutan pajakdan retribusi daerah. Langkah pertama adalah dengan melakukan inventarisasi peraturanperundang-undangan dan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.Langkah selanjutnya melakukan telaah terhadap semua dokumen pemungutan danrekaitulasi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah guna diperoleh taraf kesesuaianantara norma yang mengatur dengan operasional norma di lapangan.Berkaitan dengan data primer terlebih dahulu dilakukan reduksi data dan dianalisisdengan analisis domain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bersifatumum dan menyeluruh tentang objek permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisisyang dilakukan kemudian ditarik generalisasi tentang permasalahan dan kemudian diambilkonklusi guna memberikan jawaban tentang permasalahan yang dikemukakan.D. Hasil Penelitian1. Pola rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untukmeningkatkan pendapatan asli daerahHasil penelusuran terhadap rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerahdalam bentuk pengaturan undang-undang merupakan cermin dari pelaksanaan prinsipkedaulatan rakyat. Artinya tatkala penguasa hendak memberikan beban kepada rakyat,wajib diketahui dan disetujui oleh rakyat, dalam hal ini representasinya diperlihatkanmelalui sosok lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian halnya dengan adanyapengaturan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk perda, jugamerupakan representasi rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).Dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang diwujudkan oleh UUyang telah diubah dan diganti terakhir oleh UU No. 28/2009 mencerminkan upaya untukmendorong daerah agar optimal menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatanasli daerah.Ada beberapa catatan khusus yang perlu diberikan perhatian guna mendukungkemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri, yakni:1) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan jenispajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 18/1997, kemudian ditarik dandijadikan pajak daerah Provinsi berdasarkan UU No. 34/2000. Namun dalamperkembangan terbaru berdasarkan UU No. 28/2009, Pajak Pemanfaatan Air Bawah