JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di Indonesia berbeda jauh dengan di Belanda, yang sistem perizinannyainterdependen dan terpadu, atau disebut dengan multi media licence. Berbeda dengansistem di Indonesia, izin lingkungan (milievergunning) di Belanda diberlakukan dengansistem terpadu. Misalnya, hinderwet yang terakhir direvisi berdasarkan Staatsblad 1981No. 409, yang berlaku tanggal 1 November 1981, dinyatakan tidak berlaku lagi sejaktahun 1993. Sejak tahun 1993, di Belanda telah diberlakukan sistem pengelolaan lingkungandengan perizinan terpadu. Hinderwet tersebut telah disatukan dalam satu milieuvergunningmelalui Wet Milieubeheer, berdasarkan staatsblad 1992 No. 551. 17Sejak itu, di Belanda semua perizinan mengenai pengelolaan lingkungan dilakukansecara terpadu. Jadi, izin lingkungan yang dikeluarkan untuk mengatur sekaligus mediaudara, air, tanah maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan dalamsatu kesatuan (integral dan interdependen). Jika dari berbagai izin, salah satu dinyatakantelah dicabut maka aktivitas perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi beroperasi,karena salah satu izin tidak lagi berlaku. 18Indonesia berdasarkan UU-PPLH telah memulai babak baru sistem perizinan. Untukmemperoleh izin usaha atau kegiatan, harus dilengkapi persyaratan salah satunya izinlingkungan. Pasal 36, menyatakan:(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajibmemiliki izin lingkungan.(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkankeputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ataurekomendasi UKL-UPL.(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkanpersyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup ataurekomendasi UKL-UPL.(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.Secara normative, hubungan <strong>hukum</strong> antara izin lingkungan dengan izin usaha ataukegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkanjika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakaninstrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaanizin usaha atau kegiatan.Umpanya, dalam rangka mendapatkan izin usaha pertambangan batubara, setiappemohon diwajibkan memiliki izin lingkungan. Demikian juga dengan izin usaha bidangkehutanan, perkebunan dan izin-izin lainnya, wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.Izin usaha atau kegiatan dimaksud di atas adalah aktivitas yang didasarkan pada dampaknyasehingga wajib Amdal atau UKL-UPL. Dengan kata lain, setiap aktivitas usaha ataukegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, maka untuk mendapatkan izin diwajibkan17Lihat, N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan.............., op.,cit., hlm. 243.18Ibid.
HELMIVOLUME2 No. 1 Agustus 20118adanya izin lingkungan dari Gubernur atau Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya.Kedua, hubungan <strong>hukum</strong> antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan,juga terdapat pada saat pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Pasal 37 ayat (2):Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkanapabila:a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat <strong>hukum</strong>,kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data,dokumen, dan/atau informasi;b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusankomisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atauc. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidakdilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Ayat (1) Pasal di atas menyatakan, permohona izin lingkungan wajib dilengkapi denganAmdal atau UKL-UPL. Huruf c ketentuan di atas, berarti pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan. Jika Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan tidak dilaksanakan, makaizin lingkungan dapat dibatalkan oleh Pejabat yang mengeluarkan izin.Ketiga, jika izin dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Pasal 40menyatakan:(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ataukegiatan.(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.Hal ini menujukkan, izin lingkungan merupakan kesatuan sistem dalam izin usahaatau kegiatan. Demikian juga apabila izin usaha atau kegiatan mengalami perubahan, makapenanggungjawab usaha atau kegiatan tersebut wajib memperbaharui izin lingkungan.E. KesimpulanKedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruanglingkup dan hubungan <strong>hukum</strong> keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrumentmemperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.Pertama, ruang lingkup izin lingkungan berkaitan dengan prasyarat pengelolaanlimbah B3, izin usaha industry, izin HO, izin dumping, izin lokasi. Walaupun izin-izin inibukan merupakan izin pokok (izin usaha atau kegiatan) yang dituju oleh pemohon izin,namun merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kedua, hubungan <strong>hukum</strong> kedua ini adalah izin lingkungan merupakan syarat wajibbagi izin usaha atau kegiatan. Sebagai konsekwensi izin lingkungan merupakan syaratmemperoleh izin usaha atau kegiatan, jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan,maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Demikian juga jika izin lingkungan dicabut,maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.
- Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
- Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
- Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
- Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
- Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
- Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
- Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
- Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
- Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
- Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
- Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
- Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
- Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
- Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
- Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
- Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
- Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
- Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
- Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
- Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
- Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
- Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
- Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
- Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
- Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
- Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
- Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
- Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
- Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
- Page 62 and 63:
JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
- Page 64 and 65:
JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
- Page 66 and 67:
JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
- Page 68 and 69:
JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
- Page 71 and 72:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
- Page 73 and 74:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201168
- Page 75 and 76:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170
- Page 77 and 78:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
- Page 79 and 80:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
- Page 81 and 82:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 83 and 84:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 85 and 86:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 87 and 88:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
- Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
- Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
- Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
- Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
- Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
- Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
- Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
- Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
- Page 107 and 108:
AZMI FENDRIVOLUME 1022 No. 1 Agustu
- Page 109 and 110:
AZMI FENDRIVOLUME 1042 No. 1 Agustu
- Page 111 and 112:
AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustu
- Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
- Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
- Page 117 and 118:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
- Page 119 and 120:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142
- Page 121 and 122:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162
- Page 123 and 124:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182
- Page 125 and 126:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1202
- Page 127 and 128:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1222
- Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
- Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na