ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM73buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepadanomor urut jadi. Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, eyang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan mendudukinomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyatsebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal tersebut dianggap tidak adil karena mengandungstandar ganda yang memaksakan pemberlakukan <strong>hukum</strong> yang berbeda dalam kondisi yangsama., yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.Pertimbangan <strong>hukum</strong> Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi ataspasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009 di antaranya,ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calonanggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilanganpembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangandengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 dayat 1 UUD 1945.F. Penutup1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan jpembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut: Pertama, Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 bahwa peran partai politik dalam menentukan caleg sangat besar. Sehingajadi atau tidaknya seorang caleg sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik melaluinomor urut dalam Daftar Calon. Untuk mendapatkan posisi nomor urut paling atas biasanyaditempati orang-orang terdekat ketua partai atau bahkan berdasarkan setoran uangkepada pimpinan parpol. Hal ini juga sebenarnya menjadi penyebab mengapa orang lebihcenderung membentuk partai baru alasannya adalah demi posisi dalam nomor urut.Kedua, Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008peran partai politik menjadi berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihanumum. Partai hanya berperan menampilkan caleg-calegnya dalam Daftar Calon,sementara yang menentukan terpilih tidak terpilihnya adalah pemilih. Perubahanmekanisme penentuan caleg terpilih ini menghilangkan oligarki partai politik yang terjadiselama ini. Peran partai melemah, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskanpeserta pemilu adalah partai politik.2. SaranDalam rangka menyonsong Pemilu 2014 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 sedangdilakukan perubahan oleh DPR. Bahkan muncul lagi keinginan dari sejumlah partai diDPR untuk mengembalikan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut,dengan alasan bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perseorangan. Oleh karenaitu penulis menyarankan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyaksangat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dan harus tetap dipertahankan. Siapayang menentukan caleg yang bakal jadi sepenuhnya hak mutlak dari rakyat bukan partaipolitik. Bila perlu dalam UU Pemilu ditegaskan bahwa peserta pemilu adalah peroranganyang diusulakn oleh partai politik.
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174G. Daftar PustakaAlfian, Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 1991.Budiardjo, Miriam, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2000Gaffar, Afan “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,” Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1999Mardjono, H., Hartono, S.H., Reformasi Politik Suatu Keharusan, Gema Insani Press,Jakarta, 1998.Musa, Ali Masykur, Berakhirnya Oligarki Partai Politik, Koran Sindo, 27 Desember2008.Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia- UI Press,Jakarta, 1986Subianto, Bijah, Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi PolitikMasyarakat, Jurnal, Naskah no.20 Juni-Juli 2000.Surbakti, A., Ramlan, Reformasi Kekuasaan Presiden, Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta, 1998Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008Media Indonesia, Rabu 6 September 2006
Page 2 and 3:
JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5:
JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7:
JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9:
JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11:
JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13:
JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15:
JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17:
JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19:
JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21:
JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23:
JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25:
JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 26 and 27:
JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 77: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 89 and 90: VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99 and 100: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 101 and 102: VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
Page 103 and 104: AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106: AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 113 and 114: VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?