ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHTERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAHDALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHFRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAHKampus Unand Limau Manis PadangAbstrakKegagalan otonomi daerah telah mengubah paradigmapemerintahan daerah. Dengan perubahanini daerah diberi wewenang yang luas untuk mengaturdi bidang pemerintahan termasuk mengelolasumber daya keuangan dari sumber yang ada.Laba adalah salah satu sumber utama pendanaandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Pajak daerah dan retribusi memiliki peran yangsangat penting dalam mendukung upaya peningkatanpendapatan (PAD). Untuk koleksi pajak danretribusi daerah dilaksanakan dengan mengeluarkanperaturan daerah. Dampak yang mengemukakemudian adalah sejumlah peraturan baruuntuk muncul regulasi pajak dan retribusi gangguanpublik dan pengusaha menciptakan kondisitidak kondusif untuk pembangunan ekonomi daninvestasi nasional. Selain itu, peraturan yang mengarahpada terjadinya pungutan baru, yang padagilirannya menciptakan ekonomi biaya tinggibeban ekonomi nasional. Fakta bahwa ada banyakaturan, peraturan dicabut oleh Pemerintah sesuaidengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bahwa pemerintah berwenang untukmengevaluasi setiap perda yang dihasilkan.AbstractCrash of regional autonomy has changed the paradigmof local governance. With these changes regions aregiven broad authority to regulate in the area of governanceincluding managing the financial resources ofexisting sources. Income is one of the major sourcesof regional funding within the framework of the implementationof decentralization. Regional taxes andlevies have a very important role in supporting effortsto increase revenue (PAD). For collection of local taxesand levies are implemented by regulations issued localregulations. impacts that arise then are number ofnew regulations to appear the regulation of taxes andcharges of disrupting public and entrepreneurs createdthe conditions are not conducive to economic developmentand national investment. In addition, regulationsthat lead to the occurrence of new levies, whichin turn creates a high cost economy the nationaleconomic burden. The fact that there are many rules,regulations revoked by the Government accordancewith the authority granted by the Act that the Governmentis authorized to evaluate each generated localregulations.Kata kunci: Izin lingkungan, instrumen lingkunganA. PendahuluanKebijakan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yangdiambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuannegara. Konskuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakanfungsi pajak (budgeter dan reguler). Pola perumusan kebijakan pajak danretribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaannasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagaiberikut:1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umumdiakomodir dalam Pasal 23A;2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerahselanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undangundangterbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No.18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.