ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Selama ini penataan ruang telah diatur di dalam UU No. 24 Tahun 1992 TentangPenataan Ruang. Undang-undang ini pada dasarnya telah memberikan andil yang cukupbesar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerahtelah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Namun sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraUU No. 24 Tahun 1992 dinilai memiliki kekurangan-kekurangan substansial di antaranyaatribusi pembentukan undang-undang yang masih bersumber pada UU No. 4 Tahun 1982tentang Lingkungan Hidup padahal Undang-undang tersebut telah dicabut oleh UU No.23 Tahun 1997 7 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelemahan juga terlihat padakemungkinan perubahan alokasi ruang atau konversi lahan kawasan lindung menjadikawasan produksi yang dibuka oleh Pasal 9 UU No. 24 Tahun 1992 dalam kenyataannyatelah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap rencana tata ruang yang telah disusunoleh pemerintah maupun pemerintah daerah.Kekurangan lain yang dapat dikemukakan di sini adalah adanya perkembangan baruberupa 8 : pertama, situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsipketerpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraanpenataan ruang yang baik; kedua, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikanwewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataanruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasiandan keterpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah; danketiga, kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataanruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataanruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.Menyikapi kekurangan tersebut pemerintah bersama-sama dengan DPR kemudianmenyetujui RUU Penataan Ruang menjadi UU No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang) yang menggantikan UU No. 24 Tahun1992. Undang-Undang Penataan Ruang yang baru ini kemudian disahkan pada tanggal26 April 2007 dan dan dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal pengundangannya.Persoalannya, mengingat undang-undang ini masih relatif baru diterbitkan akanmenarik sekali kiranya dilakukan eksaminasi dan pengkajian terutama yang berkenaanimplementasi perizinan pemanfaatan ruang dan penyerapan prinsip-prinsip goodgovernance dalam undang-undang tersebut dari berbagai aspek dalam rangka pencapaiantujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.Asumsi di atas dipertegas karena konflik horizontal dalam praktik pemanfaatan ruangkerap terjadi. Sengketa tanah antara PT Portanigra dan warga Meruya Selatan, sengketatanah yang berujung pada penembakan warga Desa Alas Tlogo oleh oknum Marinir TNI-AL serta sengketa kepemilikan lahan yang terjadi antara PT Sumber Wangi Alam denganwarga Mesuji di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi topik hangat baru-baru inisetidaknya menggambarkan tingginya intensitas konflik pada pemanfaatan ruang.7Dalam perkembangannya, UU No. 23 Tahun 1997 kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.8Penjelasan Umum UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Selanjutnya disingkat UU PenataanRuang).