ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

VOLUME2 No. 1 Agustus 201130DESA SEBAGAI UNIT PEMERINTAHAN TERENDAHDI KOTA PARIAMANHENGKI ANDORAKompl. Puri Filano Asri Blok D No. 5 Kubu DalamParak Karakah-PadangAbstrakPariaman menerapkan sistem pemerintahan desasebagai sistem pemerintahan terendah yang terdiridari 55 desa dan 16 kelurahan. Kebijakan ini didasarkanpada beberapa pertimbangan, yaitu: i)masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapansistem pemerintahan desa; ii) penyatuandesa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnyaalokasi dana yang akan diterima dariPemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistempemerintahan desa ini, para responden lebih cenderungmenginginkan agar diubah menjadi sistemkelurahan dengan dasar pertimbangan bahwamasyarakat di Kota Pariaman sudah heterogen; daniv) penerapan sistem pemerintahan nagari akanmenimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangankerja masyarakat yang duduk dalam strukturkelembagaan desa.AbstractPariaman apply two system of lowest government inits region, namely the system of Desa and system ofKelurahan. Number of desa is 55 Desa and number ofKelurahan is 16 Kelurahan. Pariaman not want to applythe system of Nagari, with arguing: i) in ruralcommunities have felt comfortable with the system ofDesa (status quo); i) the establishment of Nagarigovernment system will cause a reduction in theallocation of development fund from the goverment;iii) Pariaman already heterogenous society; and iv)the establishment of Nagari system will cause losspublic office and employment for people who sit in theDesa institutional structures. Desa in Pariamanperformed in accordance with Local Regulation No. 7of 2007 on Desa. Institutional Desa consist of Desagovernment, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),and another Desa Institutional.Kata kunci: Desa, kelurahan, dan nagari.A. PendahuluanPerubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentarlisasi menujusistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi Daerah untuk mengurus danmengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasaritu, Daerah bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuaidengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di Daerah.Secara konstitusional, tindakan itu dibenarkan oleh UUD 1945. Setidaknya, hal tersebutdapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945. Dalam Pasal 18 B UUD 1945 dijelaskanbahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yangbersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjangsatuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada level kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan telahmengambil langkah progresif dalam menyikapi hal tersebut. Sejak tahun 2000, PemerintahProvinsi Sumatera Barat telah membenahi sistem pemerintahan terendah diKabupaten dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui PeraturanDaerah Provinsi No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.Nagari sebagai sistem pemerintahan asli dari masyarakat hukum adat Minangkabau,memang pada awalnya hanya dimungkinkan pada daerah kabupaten saja. Namun melaluiPerda Provinsi No. 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, peluang penerapan sistem