ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN PARTAI POLITIK PASCA PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22-24/PUU-VI/2008JUNAIDIPerumahan Palem Regency Blok C No. 7 PekanbaruAbstrakDalam pasal 214 UU No. 10/2008 tentang PemiluAnggota Legislatif menenetukan penetapan calonterpilih ditentukan oleh batas minimal perolehansuara 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), jikabatas minimal tersebut tidak tercapai maka penentuancalon terpilih selanjutnya berdasarkannomor urut. Berdasarkan putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 pasal tersebut dicabut. Dengan putusantersebut, peran partai politik menjadi berkurangterhadap penentuan caleg terpilih dalampemilihan umum. Partai hanya berperan menampilkancaleg-calegnya dalam Daftar Calon,sementara yang menentukan terpilih tidak terpilihnyaadalah pemilih.AbstractIn section 214 UU number 10 year 2008 about generalelection legislative member determine chosencandidate stipulating determined by minimumboundary of acquirement voice 30% gratuity ofcommon denominator elector ( BPP), if the thresholdis not reached then further selected based on thedetermination of candidate sequence numbers. Basedon the decision of the Court Number 22-24/PUU-VI/2008 article is repealed. With this decision, the role ofpolitical parties is reduced to the determination ofcandidates elected in the general election. Party onlythe sharing to present its legislative candidate incandidate list, whereas determining chosen or is notchosen by elector.Kata kunci : Caleg, partai politikA. PendahuluanSejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangandemokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakangambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lainmerupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat.Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannyabanyak partai (multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politikmemberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinyadan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkankewajibannya sebagai warga negara.Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintahkembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya,banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggapmengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai PersatuanPembangunan (PPP), GOLKAR, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).Demokratisasi yang berkembang dengan gegap gempita, barulah memberikan anginsejuk bagi kaum cendekiawan yang sejak lama bosan dengan system otoritarian gayaSuharto yang telah mangangkangi perekonomian nasional selama 32 tahun dengan modeloligarkhi. Demokratisasi yang dikembangkan pasca-reformasi meliputi dua hal; pertama,demokrasi prosedural atau formal yang berupa Pemilu yang lebih bebas (tanpa kelibatanmiliter dalam eskalasi pemilihan, mulai penjaringan calon sampai penetapan bakal calon