JURNALILMU HUKUM83Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer DalamSistem Presidensial Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010Syamsuddin Haris, Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan UrgensiPenataan Kembali Relasi Presiden-DPR, dalam buku Gagasan Amandemen UUD1945 suatu rekomendasi, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN).—————————, Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia,(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).B. Jurnal/Koran dan Sumber yang tidak diterbitkan.Bagir Manan, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,Orasi Ilmiah dalam Rangka Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung, April 2010.Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Pengaturan Kepartaian dalamMewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif, Jurnal Konstitusi, PusakoUniversitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial,Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.Mexsasai Indra, Kontroversi UU Pemilu, Opini Riau Pos, 20 Maret 2008.——————————, Presidensial Banci, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PERIZINANDALAM PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIAROMIJl. Kalumpang No. 7 Kelurahan Bandar BuatKecamatan Lubuk Kilangan Kota PadangAbstrakPerencanaan Tata Ruang adalah domain pemerintah,karena terkait kepada pemerintah sebanyakkebutuhan dasar dari orang yang telah diamanatkanoleh konstitusi. Setidaknya ada dua alasanyang memperkuat argumen ini, pertama perencanaanspasial sangat berpengaruh terhadap ikliminvestasi nasional. Dan kedua, perencanaan tataruang yang tidak terintegrasi dapat menimbulkankonflik horizontal pada tingkat praktis. Masalahadministrasi adalah bagaimana pengaturan izinperencanaan tata ruang di Indonesia dan apakahprinsip-prinsip pemerintahan yang baik ditampungdalam peraturan perencanaan tata ruang di Indonesia.Dalam prakteknya, pelaksanaan izin dalampenggunaan ruang di Indonesia belum dilaksanakansecara maksimal. Penyebab Faktor utamaadalah karena tidak tersedianya Peraturan DaerahRencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW)sebagai pemanfaatan kontrol parasut utama ruangdi daerah tersebut. Sementara itu, terkait denganpelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yangbaik, setidaknya UU Penataan Ruang adalah untukmengakomodasi empat prinsip, yaitu prinsip-prinsipakuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasidan prinsip kepastian <strong>hukum</strong>.AbstractThe Spatial planning is government domain, becauseits related to the government as much as the basicneed of people who have been mandated by the constitution.There are at least two reasons that reinforcethese arguments, the first spatial planning is veryinfluential on the national investment climate. Andsecond, unintegrated spatial planning can lead toconflict horizontally on a practical level. The problemof its paper are how arrangement of spatial planningpermission in Indonesia and whether good governanceprinciples are accommodated in spatialplanning regulation in Indonesia. In practice,implementation of permission in the use of space inIndonesia has yet to be implemented to the maximum.The main factor cause is due to the unavailability ofregional spatial plan of local regulations (Perda RTRW)as the main parachute control utilization of space inthe area. Meanwhile, related to the implementation ofthe principles of good governance, at least the SpatialPlanning Act has been to accommodate the fourprinciples, namely principles of accountability,transparency principle, the principle of participationand the principle of legal certainty.Kata kunci: Good governance, izin perencanaan ruangA. Pendahuluan1. Latar Belakang MasalahKrisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997telah menyebabkan terganggunya hegemoni sistem perekonomian bangsa yang selamaini digembar-gemborkan memiliki angka pertumbuhan perekonomian yang spektakulerhingga mencapai 7% 1 . Akibatnya, krisis ekonomi yang berimbas pada krisis multidimensitersebut ternyata amat berdampak negatif pada sektor kehidupan dan kesejahteraanbangsa kita. Hal ini setidaknya terlihat pada tingginya angka pengangguran yangdisebabkan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja dan gulung tikar-nya parapengusaha kecil, menengah dan besar dari lapangan bisnis.Kondisi yang dikemukakan di atas secara nyata tentu saja sangat menghambatlangkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan nasionalyang telah digariskan di dalam alinea IV UUD 1945. Untuk mengatasi hal tersebut, atas1Ahmad Yani dan Goenawan Widjaja, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1999, hlm. 1.
- Page 2 and 3:
JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
- Page 4 and 5:
JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
- Page 6 and 7:
JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
- Page 8 and 9:
JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
- Page 10 and 11:
JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
- Page 12 and 13:
JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
- Page 14 and 15:
JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
- Page 16 and 17:
JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
- Page 18 and 19:
JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
- Page 20 and 21:
JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
- Page 22 and 23:
JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
- Page 24 and 25:
JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
- Page 26 and 27:
JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
- Page 28 and 29:
JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
- Page 30 and 31:
JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
- Page 32 and 33:
JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
- Page 34 and 35:
JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
- Page 36 and 37:
JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
- Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
- Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
- Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
- Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
- Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
- Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
- Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
- Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
- Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
- Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
- Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
- Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
- Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
- Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
- Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
- Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
- Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
- Page 73 and 74: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201168
- Page 75 and 76: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170
- Page 77 and 78: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
- Page 79 and 80: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
- Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 83 and 84: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 85 and 86: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 87: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 91 and 92: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
- Page 93 and 94: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
- Page 95 and 96: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
- Page 97 and 98: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
- Page 99 and 100: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
- Page 101 and 102: VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
- Page 103 and 104: AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
- Page 105 and 106: AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
- Page 107 and 108: AZMI FENDRIVOLUME 1022 No. 1 Agustu
- Page 109 and 110: AZMI FENDRIVOLUME 1042 No. 1 Agustu
- Page 111 and 112: AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustu
- Page 113 and 114: VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
- Page 115 and 116: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
- Page 117 and 118: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
- Page 119 and 120: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142
- Page 121 and 122: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162
- Page 123 and 124: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182
- Page 125 and 126: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1202
- Page 127 and 128: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1222
- Page 129 and 130: VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
- Page 131: VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na