ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188rencana tata ruang. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 26 ayat (3) UU PenataanRuang 16 .Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintahdaerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 17 dengan konsekuensi apabila izinpemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui proseduryang benar, maka izin yang dikeluarkan akan batal demi hukum 18 . Demikian pula halnyaapabila izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan berakibat padadibatalkannya izin yang telah dikeluarkan 19 . Izin pemanfaatan ruang yang telah diperolehmelalui prosedur yang benar pun dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerahapabila kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 20 . Pemanfaatanruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izinmaupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, sebagai regulasi yang relatif baru sebagaipengganti UU No. 24 Tahun 1992, UU No. 6 Tahun 2007 memberikan limit terbataskepada pemerintah untuk menerbitkan ketentuan pelaksananya. Pasal 78 UU PenataanRuang merumuskan sebagai berikut:(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan palinglambat 2 (dua) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikanpaling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsidisusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diberlakukan; danc. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitungsejak Undang-Undang ini diberlakukan.Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Daerah, merupakan salahsatu payung hukum atau pedoman utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di16Pasal 26 ayat (3) UU Penataan Ruang: “Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untukpenerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.”17Pasal 1 Angka 37 ayat (1) UU Penataan Ruang.18Pasal 1 Angka 37 ayat (3) UU Penataan Ruang.19Pasal 1 Angka 37 ayat (2) UU Penataan Ruang.20Pasal 1 Angka 37 ayat (4) UU Penataan Ruang.