ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustus 2011substansi dan kultur 16 seperti telah dijelaskan diawal tulisan ini. Berdasarkan ketigakomponen ini Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) lalu mengembangkannya menjadi5 (lima) komponen yaitu sebagai berikut: 171. Materi hukum (tatanan hukum) amat tergantung dengan politik hukum yang dikembangkan,sehingga berbeda dari suatu periode dengan periode berikutnya yangmeliputi:a. Perencanaan hukum;b. Pembentukan hukum;c. Penelitian hukum, dand. Pengembangan hukum.2. Aparatur hukum yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi :a. Penyuluhan Hukum;b. Penerapan hukum;c. Penegakan hukum, dand. Pelayanan hukum.3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya; dan5. Pendidikan hukum.Berdasarkan ketiga komponen dasar dalam pembentukan hukum tersebut, agarhukum itu jadi fungsional dan bahkan sebagai sara perubahan sosial ditengah-tengahkehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu sebagaipendukung. Sehingga hukum itu betul-betul bisa dijadikan sebagai sandaran dalambersikap, berbuat dan bertindak dalam berbagai lapangan kehidupan, baik olehmasyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi,di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkanatas hukum (eine rechtstaat, a state on law, a state governed by law). Hukum manamerupakan pengejawantahan dari cita hukum sebagaimana diamanatkan dalampembukaan konstitusi.G. KesimpulanMencermati uraian-uraian tentang pembaharuan/pembangunan di bidang hukumitu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak pernyataan kemerdekaan Indonesiadari penjajahan kolonial Belanda, telah dilakukan berbagai upaya kearah pembaharuanhukum, baik dari segi sistem, teori, asas, fungsi dan tujuan, peraturan perundangundangan,sampai dengan penerapan dan penegakannya.Pembaharuan itu didasarkan pada hakekat dari hukum itu sendiri sebagai suatuperaturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dansosiologis. Secara filosofis hukum itu harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsidan tujuan hukum. Dari segi politis hukum itu harus merupakan buatan dari pemerintah16Lebih lanjut lihat Lawrence F. Friedman, American Law, Introduction, W.W. Norton & company, NewYork, 1984, hlm. 5-7.17BPHN, Sejarah Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,2005.