ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Banyak terjadifenomena yang cukup ganjil, dimana anggota DPRD di beberapa daerah tidak menjagokankadernya, tetapi justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitasprofesionalismenya, kualitas pribadinya, serta komitmennya terhadap nasib rakyat yangdiwakilinya. Proses untuk memenangkan seoramg calon pejabat politik tidak berdasarkanpada kepentingan rakyat banyak dan bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai,tetapi masih lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadiatau kelompok. Meskipun tidak semua daerah mengalami hal semacam ini, namunfenomena buruk yang terjadi di era reformasi sangat memprihatinkan, Dalam kondisiseperti itu, tentu saja pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-kader politik sangat bolehjadi tidak berjalan secara memadai.D. Pengujian Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008Tepat pada Selasa 23 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi membacakanputusannya atas Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-VI/2008 tentangPerkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkansebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214 yang amarputusannya berbunyi sebagai berikut;“...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945“. 3Lebih lanjut Mahkamah berpendapat:“Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tigapuluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak adayang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomorurut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebihdari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemiluadalah inkonstitusional. Inkonstitusional karena bertentangan dengan maknasubstantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisirbertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jikakehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalampenetapan anggota legislatif akan benarbenar melanggar kedaulatan rakyat dankeadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secaraekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yangmendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil”.3Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang- Undang (PUU)UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.