ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ERDIANTOVOLUME2 No. 1 Agustus 201150Marga adalah bentuk pemerintahan yang berada di bawah Residen dalam pemerintahanHindia Belanda. Pemerintahan Marga sendiri sesungguhnya tidak dikenal dalamstruktur pemerintahan Melayu Jambi. Pemerintahan Marga yang aslinya dikenal dalamKerajaan Palembang Darussalam digunakan juga di Jambi, ketika untuk pertama kali Jambiditaklukkan Belanda dan dimasukkan dalam wilayah Keresidenan Palembang. Dalamstruktur pemerintahan Sultan Jambi, Marga sederajat dengan Negeri yang dikepalai seorangBatin. Adapun alasan Belanda menyeragamkan bentuk pemerintahan dengan nama Margaselain karena alasan praktis untuk menyamakan dengan Palembang, adalah juga untukmenghilangkan perbedaan sebutan yang dalam kesultanan Jambi amat banyak. 20Perubahan Struktur Pemerintahan Sultan menjadi Struktur Pemerintahan HindiaBelanda di Jambi dapat digambarkan dalam tabel berikut:Tabel. 1Perbandingan Organ Pemerintahan Sultan, Hindia Belanda,dan Republik IndonesiaPemerintahan Pem. Hindia BelandaPem.SultanSekarangRaja/Sultan * Resident Gubernur- Asisten Residen/Kepala Afdeling -Jenang Kep.Onder Afdeling Bupati/Walikota- Kep.Distrik/Wedana/Demang -- Kep.Distrik/Ass.Wedana/Kecamatan CamatBatin Marga -Penghulu Kepala Dusun Kepala Desa* Dalam menjalankan pemerintahan Sultan dibentu Kerapatan Patih Dalam dan KerapatanPatih LuarPengakuan Belanda atas daerah yang otonom seperti Marga sejalan dengan politikKolonial untuk memerintah dengan menggunakan kesatuan-kesatuan pemerintah aslidengan biaya dan usaha yang relatif ringan. Justru dengan pemanfaatan strukturpemerintahan yang asli ini menambah kewibawaan Pemerintah Belanda. 21 Dengan katalain, Belanda berusaha menjajah bangsa Indonesia dengan tangan Bangsa Indonesia sendiri.Marga yang dimaksud adalah satu daerah hukum (Rechtsgebeied) yang dikepalaiseorang kepala Marga yang disebut Pasirah yang dipilih melalui suatu pemilihan umumsecara langsung. Adapun calon pasirah dipilih dari orang-orang yang ada hubungandarahnya dengan pemerintah adat selama ini yaitu garis keturunan lurus. Pada mulanya,pemilihan dilakukan dengan cara voting berdiri, berkumpul di hadapan calon yangdietujuinya yang sudah duduk di hadapan panitia pemilihan, berjarak antara satu denganyang lainnya 10 m. Dalam perkembangannya, pemilihan dilakukan secara rahasia yaitumemasukkan semacam surat suara ke dalam kotak masing-masing. 2220A Mukti Nasrudin, Op.Cit, hal. 299.21Amrah Muslimin, Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi PemerintahanDesa/Kelurahan dalam Propinsi Sumatera Selatan, Pemda Prop. Sumsel, Palembang, 1986, hal. 2-3.22A Mukti Nasrudin, Op.Cit, hal. 300.