ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, Soewarno dan R. Hindratmo, 1993, Landasan Dan Pedoman KerjaAdministrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa, Jakarta, CV. Haji MasagungMaryuni, Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi,Universitas Brawijaya, 2002Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Romli Atmasasmita, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional,”seminar pembangunan hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,Denpasar, 14-18 Juli 2003Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2005Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen).Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PenjelasanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Surabaya:Lima Bintang.Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir,Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.,2007WAH.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005
VOLUME2 No. 1 Agustus 201122PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATISDALAM PERSPEKTIF UUD 1945NOPYANDRIPerumahan Kembar Lestari Blok AC No. 17 RT 36 Kelurahan Kenali BesarKec. Kotabaru, JambiAbstrakPemilihan kepala daerah secara langsung ini telahberlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan padaketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskanpada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihankepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasidalam tahapan pemilihan kepala daerahyang ternyata jauh lebih mahal dibandingkan denganmodel pemilihan kepala daerah lewat perwakilanDPRD serta nuansa yang paling menonjol adalahmaraknya sengketa pemilihan kepala daerah yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kebijakan politikpemerintah dan DPR melalui UU No. 32 Tahun 2004yang selanjutnya diubah dengan UU No. 12 Tahun2008 menentukan bahwa pemilihan kepala daerahadalah pemilihan yang dilakukan secara langsungsesungguhnya harus dipandang sebagai politikhukum pemilihan kepala daerah.AbstractDirect election of regional heads have taken place sinceyear 2005, that relied on by rule of UU of Number 32Year 2004 with have base of rule section 18 article 4Constitusional 1945. Inescapable fact in direct localelections in stages capitalization is emerging localelections that were far more expensive than the modelof local elections by Parliament representatives as wellas the nuances of the most notable is the rise of localelection dispute is submitted to the ConstitutionalCourt. Policy of the government and Parliamentthrough Law No. 32 of 2004 which further amendedby Act No. 12 of 2008 specifies that local elections areconducted in direct elections should be viewed as apolitical fact local election law.Kata kunci : Pemilihan kepala daerah, kebijakan, politik hukum.A. PendahuluanPemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihankepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkanpada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasingsebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secarademokratis.Apabila dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebuttidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melaluisuatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah,oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia,maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnyasinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. 1Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebihlima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan,bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi1Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, RajawaliPers, Jakarta, 2005, hlm. 53.
Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 77 and 78:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
Page 79 and 80:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
Page 81 and 82:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?