ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jabatan publik dan lapangan pekerjaan masyarakat yang duduk dalamstruktur kelembagaan DesaDengan digabungnya desa-desa ke dalam nagari tentu akan menyebabkan akanhilangnya jabatan-jabatan publik di desa. Jabatan Kepala Desa, perangkat desa, badanperwakilan desa tentu akan dihilangkan dan disesuaikan dengan struktur kelembagaannagari. Dengan dihilangkannya jabatan tersebut, maka elit-elit masyarakat di desa akankehilangan jabatan dan pekerjaan. Hal ini sangat tidak diinginkan terjadi oleh elit-elitmasyarakat tersebut.C. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota PariamanPada hakekatnya, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman merupakanbagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraanpemerintahan daerah, pengaturan desa tunduk kepada UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Pengaturan desa dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariman, PemerintahanDaerah Kota Pariaman telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 tahun2007 tentang Desa. Dalam Perda ini, diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan desasecara lebih spesifik, walaupun sebenarnya kebanyakan norma pengaturan dalam Perdaini mengulang-ulang norma yang telah ditegaskan dalam PP No. 72 tahun 2005.1. Kewenangan DesaMelalui Pasal 3 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007, ditentukan secara limitatifurusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa. Tidak kurang, ada sekitar 31urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa.Tabel. 2Urusan Pemerintahan Kota yang dapat Diserahkan ke Desa1. Bidang Pertanian danKetahanan Pangan2. Bidang Pertambangan danEnergi serta Sumber DayaMineral3. Bidang Kehutanan danPerkebunan4. Bidang Perindustrian danPerdagangan5. Bidang Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah6. Bidang Penanaman Modal7. Bidang Tenaga Kerja danKebudayaan8. Bidang Kesehatan9. Bidang Pendidikan danKebudayaan10. Bidang sosial11. Bidang Penataan Ruang12. BidangPemukiman/Perumahan13. Bidang PekerjaanUmum14. Bidang Perhubungan15. Bidang LingkunganHidup16. Bidang Politik Dalam Negeridan Administrasi Publik17. Bidang Otonomi Desa18. Bidang PerimbanganKeuangan19. Bidang Tugas Pembantuan20. Bidang Pariwisata21. Bidang Pertahanan22. Bidang Kependudukan danCatatanSipil23. Bidang KesatuanBangsa danPerlindungan Masyarakat danPemerintahan Umum24. Bidang perencanaan25. Bidang penerangan/informasidan Komunikasi26. Bidang pemberdayaanPerempuan dan PerlindunganAnak27. Bidang Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera28. Bidang Pemuda dan Olahraga29. Bidang pemberdayaanMasyarakat Desa30. Bidang Statistik31. Bidang Arsip dan Perpustakaan