ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162 No. 1 Agustus 2011a. Pasal 45 ayat (2) UU No. 28 tahun 2009, yakni “Khusus untuk Hiburan berupa pagelaranbusana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, pantipijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar75% (tujuh puluh lima persen)”.b. Pasal 45 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluhpersen).4. Pajak ReklameDasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 4 Khusus dalam halReklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame yang dimaksudditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 5 Dalam hal Reklame diselenggarakansendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yangdigunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuranmedia Reklame. 6 Rambu-rambu norma berikutnya terkait dengan penetapan tarif pajakhiburan ini mutlak mempedomani ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009,yakni “Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)”.5. Pajak Penerangan JalanAdapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan pajak penerangan jalan,mutlak mempedoman ketentuan Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2009, yakni :(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.(2)Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai JualTenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biayapemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitungberdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaianlistrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.Adapun rambu-rambu norma berikutnya yang wajib dipedomani tatkala menetapkantarif pajak penerangan jalan dikemukakan dalam Pasal 55 sebagai berikut :(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dangas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalanditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).(4)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.4Pasal 49 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.5Pasal 49 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.6Pasal 49 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.