ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM113Tanah dan Air Permukaan dipisahkan menjadi dua jenis pajak daerah yang berbeda,yakni Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Air Tanah sebagaiPajak Daerah Kabupaten/Kota.2) Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam UU No. 18/1997, selanjutnya oleh UUNo. 34/2000 sebagaimana diganti oleh UU No. 38/2009 dipisahkan menjadi dua jenisPajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran.3) Adanya penambahan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Parkirberdasarkan UU No. 34/2000, sedangkan berdasarkan UU No. 18/1997 jenis pajakdaerah tersebut tidak ada.4) Adanya penambahan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnyaberdasarkan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 34/2000 tidakada. UU No. 28/2009 telah menetapkan tambahan jenis pajak daerah kabupaten/kota, yakni : (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Pajak Sarang BurungWalet; (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan.5) Dinamika pengaturan kebijakan retribusi daerah diperlihatkan semula UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000 tidak mengatur rincian jenis retribusi daerah, selanjutnyadiatur dalam UU No. 28/2009, yakni ada 13 macam retribusi jasa umum, 11 macamretribusi jasa usaha dan 6 macam retribusi perizinan tertentu. Adapun rincian darimasing-masing jenis retribusi daerah yang dimaksud dalam UU No. 28/2009, sebagianbesar merupakan materi muatan yang telah diatur dalam PP No. 66/2001. Artinyaterjadi peningkatan derajat materi muatan kebijakan, semula ditetapkan riniciannyadalam PP, selanjutnya diatur ke dalam UU.Hakikat keberadaan berbagai perda tersebut di atas merupakan tindak lanjutpelaksanaan yuridis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi. Oleh karenanya konsekuensi logis, tatkala peraturan perundang-undanganyang lebih rendah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggiatau materi muatannya melampaui yang didelegasikan kewenangan untuk mengatur, makaperaturan perundang-undangan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai instansi yangbertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Logika pemikiran yangdemikian di dasarkan pada asas lex superioriori derogat legi inferiori.Sehubungan dengan terjadinya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakandaerah dan retribusi daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerahKabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerahdan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpangtindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Suatu kebijakan daerah tentang pajak daerah yang hendak dirumuskan ke dalamsuatu peraturan daerah tidak boleh berlaku surut. Selanjutnya sewaktu merumuskanmateri muatan suatu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, terutama kategori jenisPajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, minimal harusmemuat tentang :a. nama, objek, dan Subjek Pajak;b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142 No. 1 Agustus 2011c. wilayah pemungutan;d. Masa Pajak;e. penetapan;f. tata cara pembayaran dan penagihan;g. kedaluwarsa;h. sanksi administratif;i. tanggal mulai berlakunya.Di samping materi muatan minimal yang harus dimuat dalam suatu Peraturan Daerahtentang Pajak Daerah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat juga mengatur ketentuanlain sebagai materi muatan tambahan, yakni berkenaan:a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu ataspokok pajak dan/atau sanksinya;b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajakkepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelazimaninternasional.Di samping pajak daerah, pemerintah kabupaten/kota juga menetapkan retribusidaerah ke dalam peraturan daerah dengan ketentuan tidak dapat berlaku surut.Selanjutnya sewaktu merumuskan materi muatan suatu Peraturan Daerah tentangRetribusi Daerah, terutama kategori jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut olehPemerintah Kabupaten/Kota, minimal harus memuat tentang :a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;b. golongan Retribusi;c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;f. wilayah pemungutan;g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;h. sanksi administratif;i. penagihan;j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dank. tanggal mulai berlakunya.Di samping materi muatan minimal yang harus dimuat dalam suatu Peraturan Daerahtentang Retribusi Daerah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat juga mengaturketentuan lain sebagai materi muatan tambahan, yakni berkenaan:a. Masa Retribusi;b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu ataspokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atauc. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.Selanjutnya berkenaan dengan pengurangan dan keringanan serta pembebasanretribusi yang dapat dirumuskan ke dalam peraturan daerah tersebut, seyogiyanyamemperhatikan beberapa hal berikut:
Page 2 and 3:
JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5:
JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7:
JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9:
JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11:
JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13:
JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15:
JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17:
JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19:
JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21:
JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23:
JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25:
JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 26 and 27:
JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
Page 28 and 29:
JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31:
JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 32 and 33:
JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
Page 34 and 35:
JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37:
JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39:
JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41:
JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43:
JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 44 and 45:
JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
Page 46 and 47:
JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49:
JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51:
JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53:
JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55:
JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57:
JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59:
JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61:
JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63:
JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65:
JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67:
JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 89 and 90: VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99 and 100: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 101 and 102: VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
Page 103 and 104: AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106: AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 113 and 114: VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 117: FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
Page 129 and 130: VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131: VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?