ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus 201182Ketiga, Pembaharuan sistem pemilihan umum. Untuk menuju sistem kepartaian yangsederhana (dua partai), harus diadakan perubahan sistem pemilihan umum menjadi sistemdistrik, dengan demikian, akan terjadi proses penyatuan kekuatan politik (centrifetel),memudahkan rakyat menentukan pilihan, dan akan mengurangi atau meniadakanberbagai bentuk jual beli politik.Menurut Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati 21 perlu adanyapemikiran untuk membuat aturan tentang sistem multi partai secara tegas denganmemperhatikan beberapa poin alternatif antara lain:1. Pengaturan sistem kepartaian yang tegas, dalam arti pengaturan yang menjelaskansistem kepartaian yang dianut dengan jumlah partai politik tertentu.2. Kalaupun jumlah partai politik tidak dibatasi, hendaknya memperhatikan syaratsyaratpendirian partai politik yag lebih ketat sehingga dapat memunculkan partaipolitik yang kuat dan akuntabel.3. Apabila ada koalisi, maka harus dituangkan penghaturan yang jelas terakitmekanisme koalisi, karena selama ini koalisi partai politik tidak konsisten dancendrung tidak memperhatikan etika politik.D. KesimpulanBerdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upayapenyederhanaan jumlah partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam rangkamendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif, adapun upaya yang dapatdilakukan yakni melalui penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah melalui electoralthreshold, pengetatan terhadap syarat-syarat pendirian partai politik dismaping itu juga denganrealitas yang ada saat ini perlu adanya pengaturan yang jelas tentang sistem koalisi.E. SaranDiharapkan pada DPR sebagai leading sector bersama pemerintah dalam membuatregulasi yang terkait dengan sistem kepartaian agar konsisten dalam menentukan syaratsyaratelectoral threshold dan tidak melakukan bonglkar pasang setiap kali akanmelaksanakan pemilu, sehingga penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiahdapat diwujudkan, tetapi sepanjang “kran” pendirian partai politik tetap dibuka makasepanjang itu pula akan sulit untuk menyederhanakan jumlah partai politik.F. Daftar PustakaA. BukuMexsasai Indra, Komisi Konstitusi Indonesia, Proses Pembentukan dan PelaksanaanKewenangannya, UIR Press-PSKI UIR, Pekanbaru 2007.Mirza Nasution, Mempertegas Sistem Presidensial, dalam buku Gagasan AmandemenUUD 1945 suatu rekomendasi, Penerbit Komisi Hukum Nasional (KHN), 2008.21Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Op., cit, hlm. 72.