JURNALILMU HUKUM31pemerintahan nagari tersebut diperluas pada daerah kota. Sayangnya, hingga hari ini,belum ada satu pun Kota di Sumatera Barat yang berani mengambil sikap untuk menerapkansistem pemerintahan nagari di wilayahnya.Walaupun demikian, ternyata ada 2 (dua) Daerah Kota di Sumatera Barat yang menerapkansistem pemerintahan desa di wilayahnya, yaitu Kota Sawahlunto dan KotaPariaman. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, Nagari itu merupakan padanandari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannyacuma terletak pada nomenklatur saja.Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakansistem pemerintahan asli masyarakat <strong>hukum</strong> adat Minangkabau, sedangkan Desa lebihidentik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura.Atas dasar itu, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapadaerah kota tersebut lebih cenderung menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukanmemilih sistem pemerintahan nagari. Namun, atas dasar pertimbangan efektifitas danefisiensi dalam penelitian yang telah dilaksanakan, maka obyek penelitian ini lebihdifokuskan pada daerah Kota Pariaman.Sebenarnya, Kota Pariaman tidak secara utuh menerapkan sistem pemerintahan desadi seluruh wilayah administrasinya. Setidaknya, Kota Pariaman menerapkan 2 (dua) polaadministrasi pemerintahan terendah, yakni Sistem Kelurahan dan Simtem PemerintahanDesa. Pada saat ini, jumlah kelurahan di Kota Pariaman adalah sebanyak 16 Kelurahan,sedangkan jumlah Desa di Kota Pariaman adalah sebanyak 55 Desa.Sebaran penerapan Pemerintah Kelurahan tidak merata di Kota Pariaman. PemerintahKelurahan hanya diterapkan secara utuh di Kecamatan Pariaman Tengah. Selain dariKecamatan Pariaman Tengah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendah diKota Pariaman lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan desa.Mesti telah menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, ternyata Nagarisebagai wilayah <strong>hukum</strong> masyarakat <strong>hukum</strong> adat di Kota Pariaman masih tetap eksis.Saat ini, ada 12 (tiga belas) nagari adat di Kota Pariaman, yaitu Nagari Pasar Pariaman,Nagari IV Koto Air Pampan, Nagari Manggung, nagari Sikapak, Nagari Cubadak air, NagariNaras III Koto, Nagari Tungkal, Nagari Sunur, Nagari Kurai Taji, Nagari Lareh NanPanjang, Nagari IV Koto Sungai Rotan, dan Nagari IV Angkek Padusunan. Menariknya,wilayah Nagari adat tersebut meliputi beberapa desa dan Kelurahan di Kota pariaman.Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan mengulas dan membahas: 1) mengapaPemerintah Kota pariaman menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukanmemilih sistem pemerintahan Nagari; 2) bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desasaat ini di Kota Pariaman .B. Pertimbangan Kota Pariaman Menerapkan Sistem Pemerintahan DesaBukan Menerapkan Sistem Pemerintahan Nagari di WilayahnyaDitinjau dari aspek historis, Kota Pariaman pada mulanya merupakan wilayah pemekarandari Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya berstatus sebagai daerah otonom,Kota Pariaman terlebih dahulu berstatus sebagai kota administratif dan masih merupakan
HENGKI ANDORAVOLUME2 No. 1 Agustus 201132bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Status Kota Pariaman sebagai kota administratifdiresmikan pada tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustamberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986 dengan Walikota pertamanyaDrs. Adlis Legan. Selanjutnya, pada tahun 2002, Kota Pariaman berubah menjadi kotaotonom berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002.Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera danberhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan,dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah baratberbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara00 derajat 33 ‘ 00 “ – 00 derajat 40 ‘43 “ Lintang Selatan dan 100 derajat 04 ‘ 46 “ – 100derajat 10 ‘ 55 “ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meterpersegi, dengan panjang garis pantai 12,00 kilo meter persegi. Luas daratan daerah inisetara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.Masyarakat di kota Pariaman ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan etnisMinangkabau umumnya. Sebagai kawasan yang berada dalam struktur rantau, beberapapengaruh terutama dari Aceh masih dapat ditelusuri sampai sekarang, diantaranyapenamaan atau panggilan untuk seseorang di kawasan ini, misalnya ajo (lelaki dewasa,dengan maksud sama dengan kakak) atau cik uniang (perempuan dewasa, dengan maksudsama dengan kakak) sedangkan panggilan yang biasa digunakan di kawasan darek adalah uda(lelaki) dan uni (perempuan). Selain itu masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanyadikenal di kota ini seperti bagindo atau sidi (sebuah panggilan kehormatan buat orangtertentu).Kemudian dalam tradisi perkawinan, masyarakat pada kota ini masih mengenal apayang dinamakan Bajapuik atau Babali yaitu semacam tradisi di mana pihak mempelaiwanita mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk meminangmempelai prianya.Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara,Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan PariamanSelatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya dilaksanakan dalambentuk Kelurahan dan Desa. Jumlah Kelurahan di Kota Pariaman sebanyak 16 Kelurahan,sedangkan jumlah Desa di Kota Pariaman sebanyak 55 desa. Dengan demikian, penerapansistem pemerintahan desa lebih banyak diterapkan di Kota Pariaman bila dibandingkandengan sistem kelurahan.Nagari sebagai kesatuan masyarakat <strong>hukum</strong> adat Minangkabau di Kota Pariamanmasih tetap eksis. Nagari di Kota Pariaman tidak menjadi penyelenggara administrasipemerintahan. Nagari di Kota Pariaman hanyalah sebagai nagari adat yang dikelola dandipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari adat ini hanya sekedar menunjukkankeberadaan masyarakat <strong>hukum</strong> ditinjau dari aspek wilayah <strong>hukum</strong> adat belaka.Jumlah nagari di Kota Pariaman sebanyak 12 nagari. Secara administratif, Nagari initerbagi-bagi ke dalam wilayah administrasi pemerintahan, baik dalam bentuk desamaupun kelurahan.
- Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
- Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
- Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
- Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
- Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
- Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
- Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
- Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
- Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
- Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
- Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
- Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
- Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
- Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
- Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
- Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
- Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
- Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
- Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
- Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
- Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
- Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
- Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
- Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
- Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
- Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
- Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
- Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
- Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
- Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
- Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
- Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
- Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
- Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
- Page 73 and 74: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201168
- Page 75 and 76: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170
- Page 77 and 78: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
- Page 79 and 80: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
- Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 83 and 84: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 85 and 86: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 87 and 88:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
- Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
- Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
- Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
- Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
- Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
- Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
- Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
- Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
- Page 107 and 108:
AZMI FENDRIVOLUME 1022 No. 1 Agustu
- Page 109 and 110:
AZMI FENDRIVOLUME 1042 No. 1 Agustu
- Page 111 and 112:
AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustu
- Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
- Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
- Page 117 and 118:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
- Page 119 and 120:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142
- Page 121 and 122:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162
- Page 123 and 124:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182
- Page 125 and 126:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1202
- Page 127 and 128:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1222
- Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
- Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na