JURNALILMU HUKUM23menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepaladaerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan cost politik yang telahdikorbankannya.Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsungadalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah. 2 Dengan munculnyakapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal dibandingkandengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. 3Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yangpaling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan keMahkamah Konstitusi. Sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasiperkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi. 4Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerahsecara langsung yang terjerat kasus korupsi. Kabar tentang kepala daerah yang tersandungkasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepaladaerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnyapara kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudahmenelan biaya cukup banyak. 5Pemilihan kepala daerah ini menjadi menarik untuk diteliti terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini sedang disiapkan kementerian Dalam Negeri.Dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut diatur bahwaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD. 6Ulasan mengenai pemilihan kepala daerah, baik secara langsung atau secaraperwakilan melalui DPRD sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya menunjukkanbahwa pilihan akan bentuk pemilihan kepala daerah belumlah tuntas. Pasal 18 ayat (4)UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pemilihan kepala daerah hanyamenggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004, menterjemahkan kalimat “dipilih secara demokratis” sebagaimanadinyatakan Pasal 18 ayat (4) sebagai pemilihan langsung.2Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,hlm. 59.3Ibid4Menurut Kepala Bagian Administrasi Perkara, Muhidin, selama tahun 2010 sengketa pemilihan kepaladaerah yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi sebanyak 230 perkara, sedangkan pengujiaan UU(PUU) 120 perkara, serta sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) hanya dua perkara., http://www.antaranews.com/berita/1293630961/sengketa-pilkada-paling-banyak-diperkarakan, unduh 15Mei 20115Pernyataan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di hadapan para peserta Rapat Kerjadengan Komite I DPD di Gedung DPD RI, Senayan, pertengahan Januari 2011 dan secara secara lugasGamawan Fauzi menuding pelaksanaan Pilkada sebagai akar permasalahannya. Di mana seseorang yangberminat untuk maju sebagai calon bupati, calon walikota ataupun calon gubernur harus siap menanggungpendanaan (materi) selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam sekali proses pemilihanmulai dari kampanye, kunjungan ke daerah-daerah hingga pembuatan atribut kampanye diperkirakanmenghabiskan dana Rp 60 sampai 100 miliar. Lantas dari mana dana itu berasal, bisa dari hasil menjualbarang-barang pribadinya atau meminjam dari kanan-kiri. http://hminews.com/news/korupsi-kepaladaerah-yang-terpilih-yang-jadi-terdakwa/,diunduh tanggal 22 Mei 2011.6Pemilihan Oleh DPRD Untungkan Parpol Besar, KOMPAS, edisi 11 Februari 2011.
NOPYANDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 201124B. Keunggulan dan Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah Secara LangsungPemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat denganpelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyatdapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang eratantara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan,yaitu: pertama, Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuatkarena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasimerupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalamikrisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepaladaerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.Kedua, Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksifraksipolitik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atassegala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabilakepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, makakebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai danseringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.Ketiga, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkansistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranyakepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannyaberdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidakmemenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutantidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitasyang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.Keempat, Check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebihseimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisikepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapatmenekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerahuntuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapatbekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harusterusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikanpendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yangakan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepaladaerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepaladaerah. Dengan criteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilihsalah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan olehrakyat itu sendiri.Namun yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secaralangsung juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: Pertama, dana yang dibutuhkansangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran
- Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
- Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
- Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
- Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
- Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
- Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
- Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
- Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
- Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
- Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
- Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
- Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
- Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
- Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
- Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
- Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
- Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
- Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
- Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
- Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
- Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
- Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
- Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
- Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
- Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
- Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
- Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
- Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
- Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
- Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
- Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
- Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
- Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
- Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
- Page 73 and 74: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201168
- Page 75 and 76: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201170
- Page 77 and 78: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201172
- Page 79 and 80:
JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201174
- Page 81 and 82:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 83 and 84:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 85 and 86:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 87 and 88:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
- Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
- Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
- Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
- Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
- Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
- Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
- Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
- Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
- Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
- Page 107 and 108:
AZMI FENDRIVOLUME 1022 No. 1 Agustu
- Page 109 and 110:
AZMI FENDRIVOLUME 1042 No. 1 Agustu
- Page 111 and 112:
AZMI FENDRIVOLUME 1062 No. 1 Agustu
- Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
- Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
- Page 117 and 118:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1122
- Page 119 and 120:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1142
- Page 121 and 122:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1162
- Page 123 and 124:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1182
- Page 125 and 126:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1202
- Page 127 and 128:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1222
- Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
- Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na