ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan memilih sistem pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepaladaerah, tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentangSusunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undangNomor 22 Tahun 2003, antara lain direposisi kewenangan dan fungsi DPRD, yakni fungsimeminta pertanggungjawaban kepala daerah dan memilih kepala daerah. Denganhilangnya fungsi memilih kepala daerah oleh DPRD, berarti istilah pemilihan kepala daerahsecara demokratis dalam Pasal 18 ayat UUD 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat.Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif dari aspeklegitimasi dan kompetensi, prase “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud Pasal18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secaralangsung. Pemilihan secara tidak langsung atau perwakilan pun dapat diartikan sebagaipemilihan yang demokratis, sepanjang proses pemilihan yang dilakukan demokratis. 12Pemahaman ini didasarkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khususatau bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Dengan demikian,pemahaman mendasar terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimanadimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 terutama terkait prase “…dipilih secara demokratis”dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitupemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan yangdilaksanakan oleh DPRDD. PenutupDengan memahami jiwa yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD1945 dan dihubungkan dengan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnyadapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sepanjang berkaitan denganpemilihan kepala daerah tidaklah menekankan pada “cara” pemilihan itu dilakukan, yaitudengan sistem langsung atau sistem perwakilan, namun yang menjadi penegasan dariketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah “proses” pemilihan, yaitu bahwa pemilihankepala daerah harus dilakukan secara demokratis.Penyimpulan ini didasarkan pada dua hal, yaitu: pertama, di Indonesia dikenal dandiakui adanya daerah-daerah otonom yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalamUUD 1945. Kekhususan dan keistimewaan ini pada pokoknya dapat pula diwujudkan dalambentuk pemilihan kepala daerahnya, misalnya dengan mekanisme pemilihan dengan sistemperwakilan. Kedua, sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Dalam Negeri menggagas kebijakan pemilihan gubernur dengan sistempemilihan melalui perwakilan oleh DPRD Provinsi.Bahwa kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008menentukan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secaralangsung sesungguhnya harus dipandang sebagai politik <strong>hukum</strong> pemilihan kepala daerah.12Leo Agustina, Op.Cit, hlm. 79.
NOPYANDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 201128E. Daftar PustakaBukuAbdul Gaffar Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, GhaliaIndonesia, Bogor, 2007Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Malang, 2005Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2006Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (Penyunting), Memperkokoh Otonomi Daerah:Kebijakan, Evaluasi dan saran, UII Press, Yogyakarta, 2005.Elvi Juliansyah, PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, Mandar Maju, Bandung, 2007Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan ProblemaPenerapannya di Indonesia, Pustaka Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim,Jakarta, 2005Koirudin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan OtonomiMenuju Kemandirian Daerah, Averroes Press, Malang, 2005Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah SecaraLangsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan kelima, Liberty,Yogyakarta, 2007Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Rajawali Pers, Jakarta, 2006Jurnal IlmiahAnsorullah, Reformasi Pilkada Langsung, Artikel, Jurnal Konstitusi Fakultas HukumUniversitas Jambi, Volume III Nomor 2, November 2010Cecep Effendi, Evaluasio Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan PerundangundanganDepartemen Hukum dan HAM RI, Vol. 2 No. 2-Juni 2005Susilo, Menyongsong Pilkada yang Demokratis, artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2No. 2 – Juni 2005Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal KonstitusiVol. 7 Nomor 6, Desember 2010
Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 44 and 45: JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan,
Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 83 and 84:
MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?