11.07.2015 Views

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 201198Mengamati sisi <strong>hukum</strong> Negara kita, khususnya penegakkan <strong>hukum</strong> ibarat bermainmaindengan api yang suatu saat pasti akan terbakar. Artinya, siapa yang bermain-maindengan <strong>hukum</strong> pasti akan merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Mungkin tidakberlebihan kalau kita katakan masih banyak aparat <strong>hukum</strong> kita yang bermain api terhadappersoalan <strong>hukum</strong>. Ini bukan berarti kesalahan hanya ada pada penegak <strong>hukum</strong> aktif saja,melainkan semua unsur terkait (pemerintah, legislator) yang saling terkait dalammerumuskan sistem <strong>hukum</strong> di Negara ini.Beranjak dari fenomena tersebut, tulisan ini mencoba menguraikan tentang perbaikansistem <strong>hukum</strong> dalam pembangunan <strong>hukum</strong> di IndonesiaB. PembahasanDalam upaya perbaikan sistem <strong>hukum</strong> di Indonesia dapat dilihat dalam rencanapembangunan jangka menengah nasional (RPJM 2004-2009) berdasarkan Perpres Nomor7 Tahun 2005 dinyatakan, pembenahan sistem dan politik <strong>hukum</strong> dalam lima tahunmendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) <strong>hukum</strong>,struktur (kelembagaan) <strong>hukum</strong>, dan kultur (budaya) <strong>hukum</strong>, melalui upaya :a. Menata kembali substansi <strong>hukum</strong> melalui peninjauan dan penataan kembali peraturanperundag-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan denganmemperhatikan asas umum dan hirarkhi perundang-undangan; dan menghormatiserta memperkuat kearifan local dan <strong>hukum</strong> adat untuk memperkaya system <strong>hukum</strong>dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upayapembaharuan materi <strong>hukum</strong> nasional;b. Melakukan pembenahan struktur <strong>hukum</strong> melalui penguatan kelembagaan denganmeningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualiatas systemperadilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan system peradilan;meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat danmemastikan bahwa <strong>hukum</strong> diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;memperkuat kearifan local dan <strong>hukum</strong> adapt untuk memperkaya system <strong>hukum</strong> danperaturan melalui pem berdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upayapembaharuan materi <strong>hukum</strong> nasional;c. Meningkatkan budaya <strong>hukum</strong> antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagaiperaturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara danjajarannya dalam mematuhi dan mentaati <strong>hukum</strong> serta penegakan supremasi <strong>hukum</strong>C. Substansi HukumBicara mengenai substansi <strong>hukum</strong>, kita harus melihat realitas tatanan sosialkemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasarnegara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi <strong>hukum</strong> merupakanhasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah <strong>hukum</strong> yang hidup dalammasyarakat (living law), baik dalam arti <strong>hukum</strong> tertulis maupun <strong>hukum</strong> tidak tertulis.Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta <strong>hukum</strong> adat harusjadi perhatian khusus. Sehingga volksgeist yang dimaksud oleh Savigny betul-betul

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!