ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

VOLUME2 No. 1 Agustus 201122PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATISDALAM PERSPEKTIF UUD 1945NOPYANDRIPerumahan Kembar Lestari Blok AC No. 17 RT 36 Kelurahan Kenali BesarKec. Kotabaru, JambiAbstrakPemilihan kepala daerah secara langsung ini telahberlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan padaketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskanpada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihankepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasidalam tahapan pemilihan kepala daerahyang ternyata jauh lebih mahal dibandingkan denganmodel pemilihan kepala daerah lewat perwakilanDPRD serta nuansa yang paling menonjol adalahmaraknya sengketa pemilihan kepala daerah yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kebijakan politikpemerintah dan DPR melalui UU No. 32 Tahun 2004yang selanjutnya diubah dengan UU No. 12 Tahun2008 menentukan bahwa pemilihan kepala daerahadalah pemilihan yang dilakukan secara langsungsesungguhnya harus dipandang sebagai politikhukum pemilihan kepala daerah.AbstractDirect election of regional heads have taken place sinceyear 2005, that relied on by rule of UU of Number 32Year 2004 with have base of rule section 18 article 4Constitusional 1945. Inescapable fact in direct localelections in stages capitalization is emerging localelections that were far more expensive than the modelof local elections by Parliament representatives as wellas the nuances of the most notable is the rise of localelection dispute is submitted to the ConstitutionalCourt. Policy of the government and Parliamentthrough Law No. 32 of 2004 which further amendedby Act No. 12 of 2008 specifies that local elections areconducted in direct elections should be viewed as apolitical fact local election law.Kata kunci : Pemilihan kepala daerah, kebijakan, politik hukum.A. PendahuluanPemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihankepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkanpada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasingsebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secarademokratis.Apabila dicermati, sesunggunnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebuttidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melaluisuatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah,oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia,maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnyasinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. 1Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebihlima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan,bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi1Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, RajawaliPers, Jakarta, 2005, hlm. 53.