ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

NOPYANDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20112612 Tahun 2008 ini sesungguhnya tidak terlepas dari perdebatan yang berkembang dimasyarakat menyangkut eksistensi pemilihan kepala daerah, yaitu apakah pemilihankepala daerah itu masuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum?Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepaladaerah, sesungguhnya lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu padaperubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah.Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak memasukkanPasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenaiDPRD. Hal ini, menurut Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan bahwa Konstitusi tidakhendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan “pemilihan umumdilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 9Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagidipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untukikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepaladaerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran Pasal 1, Pasal 18, Pasal18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Frase “kedaulatan di tangan rakyat” dan dipilih secarademokratis” agaknya menjadi sandaran pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004merumuskan diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung untuk menggantikanpemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD sebagaimana diaturdalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan tetapi, kata “dipilih secara demokratis”ini menurut Susilo dapat ditafsirkan pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihanmelalui perwakilan oleh DPRD. 10 Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsepyang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihankepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secarademokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.Persoalan mendasar mengenai pemilihan kepala daerah pada umumnya tersangkutpada pemahaman dan pemaknaan atas kata “demokratis” yang kemudian diperdebatkanmenjadi pemilihan langsunglah yang disebut demokratis dan pendapat lain yangmenyatakan pemilihan tak langsung pun sesungguhnya juga dapat demokratis.Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapaparameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan Bingham Powel (1978) sebagaimanadikutip Saukani, HR dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untukmengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi kekuasaan,rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik. 119Leo Agustina, Op.Cit. hlm. 79.10Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005.11Syaukani HR, Affan Gaffar, dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2002, hlm. 12-13.