ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM69Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidakmempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam halpendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuahproses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal ituterlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melaluiprogram-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individualsejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalanganpenguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketikamemasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Prosespendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individuindividudapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yangmana yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran dan ketepatannya.3. Peran sebagai Sarana Rekrutmen PolitikPeran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkanpartisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukupbesar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukanseleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatankader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapatdukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makinbesar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisitawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasibahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untukmemilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyakuntuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiapwarga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisamenjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilanbagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwarekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak danberperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namunpenuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuandan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun biladikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalansecara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidakobyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematik dan tidak berkesinambungan.Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih intenhanya pada saat menjelang adanya event-event politik; seperti konggres partai, pemilihanumum, dan sidang MPR. Peran rekrutmen politik masih lebih didominasi oleh kekuatankekuatandi luar partai politik.Pada era reformasi seperti sekarang, sesungguhnya peran partai politik masih sangatterbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan politik tertentu.Itupun, masih belum mencerminkan kesungguhannya dalam merekrut kader politik yangberkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan