ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM73buntut meski mendapatkan suara terbanyak, tapi perolehan suaranya itu diberikan kepadanomor urut jadi. Hakim konstitusi Arsyad Sanusi menjelaskan, pasal 214 huruf a, b, c, d, eyang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan mendudukinomor urut lebih kecil adalah inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyatsebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal tersebut dianggap tidak adil karena mengandungstandar ganda yang memaksakan pemberlakukan hukum yang berbeda dalam kondisi yangsama., yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi ataspasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009 di antaranya,ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calonanggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilanganpembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangandengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 dayat 1 UUD 1945.F. Penutup1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan jpembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut: Pertama, Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 bahwa peran partai politik dalam menentukan caleg sangat besar. Sehingajadi atau tidaknya seorang caleg sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik melaluinomor urut dalam Daftar Calon. Untuk mendapatkan posisi nomor urut paling atas biasanyaditempati orang-orang terdekat ketua partai atau bahkan berdasarkan setoran uangkepada pimpinan parpol. Hal ini juga sebenarnya menjadi penyebab mengapa orang lebihcenderung membentuk partai baru alasannya adalah demi posisi dalam nomor urut.Kedua, Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008peran partai politik menjadi berkurang terhadap penentuan caleg terpilih dalam pemilihanumum. Partai hanya berperan menampilkan caleg-calegnya dalam Daftar Calon,sementara yang menentukan terpilih tidak terpilihnya adalah pemilih. Perubahanmekanisme penentuan caleg terpilih ini menghilangkan oligarki partai politik yang terjadiselama ini. Peran partai melemah, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskanpeserta pemilu adalah partai politik.2. SaranDalam rangka menyonsong Pemilu 2014 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 sedangdilakukan perubahan oleh DPR. Bahkan muncul lagi keinginan dari sejumlah partai diDPR untuk mengembalikan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut,dengan alasan bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perseorangan. Oleh karenaitu penulis menyarankan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyaksangat sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat dan harus tetap dipertahankan. Siapayang menentukan caleg yang bakal jadi sepenuhnya hak mutlak dari rakyat bukan partaipolitik. Bila perlu dalam UU Pemilu ditegaskan bahwa peserta pemilu adalah peroranganyang diusulakn oleh partai politik.