11.07.2015 Views

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal sejak lama di dalam literatur, tepatnyasejak Wodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden AS ke-27, memperkenalkanbidang studi ini kira-kira 125 tahun yang lalu. 27Istilah government dan istilah governance memiliki pengertian yang berbeda. Istilahgovernment mengandung pengertian sebagai pengarahan dan administrasi yangberwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dansebagainya 28 . Sedangkan istilah governance mengandung pengertian tindakan, fakta poladan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan 29 . Menurut Syafuan Rozi 30 , governancelebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.Namun menurut Sedarmayanti 31 , perlu juga ditegaskan bahwa istilah governance tidakhanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan belaka, tetapi juga mengandung artipengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikanpemerintahan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sofian Effendi 32 .Berkenaan dengan definisi good governance sendiri ada beberapa pandangan yangperlu dikemukakan. Menurut Bagir Manan 33 , good governance berkaitan dengan tatapenyelenggaraan yang baik. Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersihdalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenangwenangbaik atas diri, hak maupun harta bendanya. 34 Pelayanan yang dipanjangpanjangkanatau bertele-tele (birokratisasi), bukan hanya memperlambat, tetapi menjadisuatu fungsi “komersial”, karena melahirkan sistem “uang pelicin”, “hadiah” yang tidaklain dari suatu bentuk suap.Menurut Bank Dunia sebagaimana dikutip oleh Rustini Wiriaatmadja 35 , goodgovernance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahanyang akuntabel terhadap publik. Adapun Koeshandajani 36 , mendefinisikan goodgovernance sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan yangbersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untukmewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian.Sementara itu menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) 37 good governanceadalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, sertaefisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” intraksi yang konstruktif diantaradomain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.27Ibid.28Sedarmayanti, 2004, Good Governance..op.cit, hlm. 2.29Ibid.30Syofuan Rozi, 2000, Model Reformasi Birokrasi, Jakarta: PPW-LIPI, hlm. 6.31Sedarmayanti, 2004, Good Governance..op.cit., hlm. 2.32Sofian Effendi, 2005, Membangun Good …loc.cit.33Bagir Manan, 1999, Good Governance Hindarkan Rakyat dari Tindakan Negara yang Merugikan dalamMajalah Transparansi Indoneis Edisi14 Tanggal 30 Mei 2007.34Ibid.35Rustini Wiriatmadja, 2004, Dimensi Hukum …loc.cit.36Koeshandajani, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Jakarta: LAN-RI, hlm. 25.37LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: LAN-RI, hlm. 7.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!