ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM85tekanan dari masyarakat maka pemerintah kemudian melaksanakan reformasi padaseluruh aspek kehidupan.Salah satu langkah reformasi yang ditempuh guna mengatasi krisis tersebut menurutM. Fajrul Falaakh 2 adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahanyang baik (good governance) karena krisis tersebut telah mendorong arus balikyang luas yang menuntut perbaikan ekonomi negara dan perbaikan pemerintahan negara.Namun jika dikontemplasi dan dielaborasi secara lebih lanjut, di samping didorong olehkeinginan untuk menanggulangi krisis terjadi dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional,penerapan prinsip-prinsip good governance juga dilatarbelakangi oleh faktor globalisasi.Menurut Sedarmayanti 3 globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan diseluruh wilayah pemerintahan negara akan memungkinkan terselenggaranya interaksiperekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung secara lebih efisien. Alasannyaadalah karena globalisasi akan mendorong terlaksananya reformasi sistem pemerintahandan perekonomian termasuk lingkungan birokrasinya. Bahkan menurut BintoroTjokroaminoto 4 mengutip pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2000, pemerintahIndonesia juga menganggap good governance sebagai salah satu kecenderungan global.Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa penerapan prinsipprinsipgood governance merupakan salah satu solusi dalam rangka penanggulangan krisisyang telah terjadi dan merupakan suatu keniscayaan dalam upaya pencapaian tujuannasional yang telah digariskan oleh konstitusi .Menurut Rustini Wiriaatmadja 5 good governance mencakup aspek kehidupan yangluas mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial serta terkait erat dengan tugaspokok fugsi penyelenggaraan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.Dengan demikian dapat dimaklumi, penerapan prinsip-prinsip good governance yangdiwujudkan pada sistem pemerintahan dalam praktiknya harus menjadi inspirasi dantercermin pada mekanisme perencanaan, penetapan dan pelaksananaan kegiatan-kegiatanyang dilakukan oleh pemerintah.Penataan ruang sebagai salah satu bidang yang dikelola oleh pemerintah seharusnyajuga mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance baik dalam kegiatan perencanaan,penetapan maupun dalam pelaksanaannya. Alasan utamanya tentu saja karena penataanruang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33ayat (3) UUD 1945 6 karena merupakan salah satu faktor determinan dalam peningkataniklim investasi secara nasional.2M. Fajrul Falaakh, Strategi Menuju Clean and Good Government, dalam Bulletin Solusi Hukum, tanggal 8Juni 2007.3Sedarmayanti, Good Governance (Kepemrintahan Yang Baik), Bagian Kedua: Membangun Manajemen KinerjaGuna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.4Bintoro Tjokroaminoto, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), FH-UI Press,Jakarta, 2000, hlm. 19.5Rustini Wiriaatmadja, Dimensi Hukum Pengawasan terhadap BUMN yang Menjual Sahamnya di PasarModal (Go Public) dalam Rangka Menunjang Perekonomian Nasional. Disertasi, Program PascasarjanaUniveristas Padjajaran, Bandung, 2004, hlm. 129.6Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“.