ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM99terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnyaproduk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa danbernegara (pocitive law). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkankreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasionalyang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri.Secara substansial, banyak kita temui peraturan perundangan-undanganinkonsistensi dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan yang lainnya,antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendahmenemukan hanya 14,8 %, dari sebanyak 709 perda yang diteliti, secara umum tidakbermasalah.. Sisanya sebesar 85,2 % perda yang dibuat oleh daerah tingkat II merupakanperda-perda yang bermasalah. Masalah terbesar pada perda-perda yang bermasalahtersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya, tarif dan lainnya denganpersentase sebesar 22,7 %, dan permasalahan acuan yuridis yang tidak disesuaikan denganperaturan perundang-undangan tingkat pusat dengan persentase sebesar 15,7%. 7Disamping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelasmengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak inteprestasiyang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan perundangundangantidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yangdiatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbanganpluralisme dalam berbagai hal, serta tida k responsife gender.Pada asasnya undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapatdiimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. 8 Akan tetapikebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat operasionalisasiperaturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang dibuat dalam rangkareformasi banyak yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Penyebab utamanya antaralain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkanoleh undang-undang. Meskipun tidak semua undang-undang membutuhkan peraturanpelaksana dalam aplikasinya atau penerapannyaDalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansihukum pada intinya melakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengantetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat sebagai upaya pembaharuan materihukum nasional di samping isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak,obat-obat terlarang, perlindungan anak yang memerlukan penanganan serius tidak sajadalam penegakan hukum tetapi juga materi-materi hukum yang diatur. Sehingga akanterciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.Secara politik hukum, pemerintah sudah berupaya mengakomodir nilai-nilai yanghidup di masyarakat (legal pluralism) dalam pembentukan hukum nasional (politikperundang-undangan yang akomodatif). Mengutip pendapat dari Von Benda-Beckman,mengatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaituhukum Negara (state law) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum7Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana PembangunanJanka Menengah Nasional Tahun 2004-20098F. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm. 12.