ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNALILMU HUKUM872. Identifikasi MasalahBerkaitan dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadipermasalahan di dalam karya tulis ini, antara lain adalah:1. Bagaimanakah implementasi perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia?2. Apakah prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam regulasipenataan ruang di Indonesia?B. Pembahasan1. Implementasi Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang di IndonesiaRuang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, danmemelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya terbatas 9 .Pada umumnya, menurut M. Daud Silalahi 10 , suatu ruang tertentu dapat digunakanuntuk berbagai alternatif kegiatan, seperti permukiman, industri, pertanian dansebagainya. Apabila suatu kegiatan tertentu telah dilakukan di suatu ruang tertentu, padawaktu yang sama tidak dapat dilakukan suatu kegiatan yang lain karena dapatmenimbulkan persaingan bahkan konflik dalam pemanfaatan ruang.Berkaitan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasionalyang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 11 maka diperlukan adanya penataanruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampumewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sertayang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampaknegatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 12 Kaidah penataan ruangini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruangwilayah.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 13 . Kegiatan penyelenggaraan tata ruangmeliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang 14 .Pengaturan perizinan dalam penataan ruang dapat kita temukan di dalam Pasal 35UU Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penetapan perizinan merupakan salah satubentuk pengendalian pemanfaatan ruang 15 . Ketentuan tersebut juga memperlihatkankepada kita bahwa perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertibanpemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan9Penjelasan Umum UU Penataan Ruang10M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni,Bandung, 2001, hlm. 85.11Pasal 3 UU Penataan Ruang.12Penjelasan Umum UU Penataan Ruang.13Pasal 1 Angka 5 UU Penataan Ruang.14Pasal 1 Angka 6 UU Penataan Ruang,15Pasal 35 UU Penataan Ruang berbunyi: “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapanperaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.”