ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PERIZINANDALAM PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIAROMIJl. Kalumpang No. 7 Kelurahan Bandar BuatKecamatan Lubuk Kilangan Kota PadangAbstrakPerencanaan Tata Ruang adalah domain pemerintah,karena terkait kepada pemerintah sebanyakkebutuhan dasar dari orang yang telah diamanatkanoleh konstitusi. Setidaknya ada dua alasanyang memperkuat argumen ini, pertama perencanaanspasial sangat berpengaruh terhadap ikliminvestasi nasional. Dan kedua, perencanaan tataruang yang tidak terintegrasi dapat menimbulkankonflik horizontal pada tingkat praktis. Masalahadministrasi adalah bagaimana pengaturan izinperencanaan tata ruang di Indonesia dan apakahprinsip-prinsip pemerintahan yang baik ditampungdalam peraturan perencanaan tata ruang di Indonesia.Dalam prakteknya, pelaksanaan izin dalampenggunaan ruang di Indonesia belum dilaksanakansecara maksimal. Penyebab Faktor utamaadalah karena tidak tersedianya Peraturan DaerahRencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW)sebagai pemanfaatan kontrol parasut utama ruangdi daerah tersebut. Sementara itu, terkait denganpelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yangbaik, setidaknya UU Penataan Ruang adalah untukmengakomodasi empat prinsip, yaitu prinsip-prinsipakuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasidan prinsip kepastian hukum.AbstractThe Spatial planning is government domain, becauseits related to the government as much as the basicneed of people who have been mandated by the constitution.There are at least two reasons that reinforcethese arguments, the first spatial planning is veryinfluential on the national investment climate. Andsecond, unintegrated spatial planning can lead toconflict horizontally on a practical level. The problemof its paper are how arrangement of spatial planningpermission in Indonesia and whether good governanceprinciples are accommodated in spatialplanning regulation in Indonesia. In practice,implementation of permission in the use of space inIndonesia has yet to be implemented to the maximum.The main factor cause is due to the unavailability ofregional spatial plan of local regulations (Perda RTRW)as the main parachute control utilization of space inthe area. Meanwhile, related to the implementation ofthe principles of good governance, at least the SpatialPlanning Act has been to accommodate the fourprinciples, namely principles of accountability,transparency principle, the principle of participationand the principle of legal certainty.Kata kunci: Good governance, izin perencanaan ruangA. Pendahuluan1. Latar Belakang MasalahKrisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997telah menyebabkan terganggunya hegemoni sistem perekonomian bangsa yang selamaini digembar-gemborkan memiliki angka pertumbuhan perekonomian yang spektakulerhingga mencapai 7% 1 . Akibatnya, krisis ekonomi yang berimbas pada krisis multidimensitersebut ternyata amat berdampak negatif pada sektor kehidupan dan kesejahteraanbangsa kita. Hal ini setidaknya terlihat pada tingginya angka pengangguran yangdisebabkan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja dan gulung tikar-nya parapengusaha kecil, menengah dan besar dari lapangan bisnis.Kondisi yang dikemukakan di atas secara nyata tentu saja sangat menghambatlangkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan nasionalyang telah digariskan di dalam alinea IV UUD 1945. Untuk mengatasi hal tersebut, atas1Ahmad Yani dan Goenawan Widjaja, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1999, hlm. 1.