ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNALILMU HUKUM39i. Tanah, hutan, batang air, tabek, dan talago yang menjadi ulayat desaj. Lain-lain kekayaan milik desa.D. PenutupKesimpulan1. Secara sosiologis, Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat Kota Pariaman merasasangat “nyaman” dengan penyelenggaraan desa di Kota Pariaman. Mereka tidak maumenerapkan sistem pemerintahan nagari di kotanya dengan beberapa pertimbangan,yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahandesa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnyaalokasi dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistempemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubahmenjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di KotaPariaman sudah heterogen; dan iv) penerapan sistem pemerintahan nagari akanmenimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang dudukdalam struktur kelembagaan desa..2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman mengacu kepada PP No. 72tahun 2005 tentang Desa. PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian dielaborasi lebih lanjutoleh Kota Pariaman melalui Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Secaranormatif, baik penyelenggaraan Desa maupun penyelenggaraan pemerintahan nagaritidak jauh berbeda. Ke dua bentuk adminnistrasi pemerintahan terendah ini samasamamengacu kepada PP No. 72 tahun 2005. Hal yang membedakannya di antarakeduanya adalah kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam kelembagaanpemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ngari, KAN merupakan bagiandari kelembagaan pemerintahan nagari. Sedangkan dalam pemerintahan desa, KANmerupakan bagian yang terpisah dalam struktur kelembagaan desa. Dalam hal ini, KANdi Kota Pariaman meliputi beberapa desa dan/atau kelurahan.Saran1. Perubahan sistem pemerintahan terendah pada suatu Kota/Kabupaten memerlukankajian yang cukup mendalam. Ketika Pemerintah Kota akan menerapkan kebijakanperubahan sistem pemerintahan terendahnya, maka aspirasi yang berkembang dalammasyarakat harus direspon dan didengar. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidakakan menjadi kontra produktif dan menimbulkan penolakan di tingkat masyarakatketika kebijakan tersebut telah diambil.2. Pemahaman masyarakat Kota Pariaman terhadap nagari dan hidup bernagari sudahmulai berkurang. Sehingga, ketika diwawancarai, masyarakat tidak mengetahui denganjelas tentang nagari dan hidup bernagari. Oleh karena itu, perlu juga kiranya masyarakatdiberikan sosialisasi tentang nagari maupun ketentuan <strong>hukum</strong> adat Minangkabau.3. Penyelenggaraan pemerintahan desa di daerah kota, tidak hanya diterapkan olehPemerintah Kota Pariaman saja. Pemerintah Kota Sawahlunto juga menerapkansistem pemerintahan desa di daerahnya. Oleh karena itu, perlu juga diadakan penelitianlanjutan tentang penerapan sistem pemerintahan desa di Kota Sawahlunto.
HENGKI ANDORAVOLUME2 No. 1 Agustus 201140E. Daftar PustakaAnonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995Beckmann-Benda, Franz and Keebet, Recreating The Nagari: Desentralisation in WestSumatra, Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany, 2001Budi Baik Siregar, , dkk, Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi MasyarakatAsli, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta, 2002Eko Prasodjo, Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahdi Indonesia: Antara Sentrapetalisme dan Sentrifugalisme, Universitas Indonesia,Jakarta, 2006Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, Penerbit CitraPustaka, Yogyakarta, 2006————————, Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an,Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007Kansil, C.S.T, Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002Nasution, S, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002——————— , Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Penerbit Tarsito, Bandung, 2002Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP,Jakarta, 2006.Sutandyo Wignosubroto dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100Tahun, Institute for Local Development, Jakarta, 2005Sutoro Eko, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta, 2005.
Page 2 and 3: JURNALILMU HUKUMIJurnalILMUHUKUMJUR
Page 4 and 5: JURNALILMU HUKUMIIIPENGANTAR REDAKS
Page 6 and 7: JURNALILMU HUKUM1KEDUDUKAN IZIN LIN
Page 8 and 9: JURNALILMU HUKUM3Berdasarkan hal di
Page 10 and 11: JURNALILMU HUKUM5lingkungan diatur
Page 12 and 13: JURNALILMU HUKUM7Pola perizinan di
Page 14 and 15: JURNALILMU HUKUM9F. Daftar PustakaB
Page 16 and 17: JURNALILMU HUKUM11dan pembangunan y
Page 18 and 19: JURNALILMU HUKUM13disebut dengan Pe
Page 20 and 21: JURNALILMU HUKUM15undang ini maka s
Page 22 and 23: JURNALILMU HUKUM17Dalam Undang-Unda
Page 24 and 25: JURNALILMU HUKUM19bertanggung jawab
Page 26 and 27: JURNALILMU HUKUM21Handajaningrat, S
Page 28 and 29: JURNALILMU HUKUM23menambah beban po
Page 30 and 31: JURNALILMU HUKUM25yang sangat besar
Page 32 and 33: JURNALILMU HUKUM27Terkait kebijakan
Page 34 and 35: JURNALILMU HUKUM29MakalahAbdul Bari
Page 36 and 37: JURNALILMU HUKUM31pemerintahan naga
Page 38 and 39: JURNALILMU HUKUM33Tabel. 1Nagari da
Page 40 and 41: JURNALILMU HUKUM354. Hilangnya jaba
Page 42 and 43: JURNALILMU HUKUM37Kepala DesaKepala
Page 46 and 47: JURNALILMU HUKUM41PERKEMBANGAN KELE
Page 48 and 49: JURNALILMU HUKUM43adanya, dapat dis
Page 50 and 51: JURNALILMU HUKUM45Versi keempat, te
Page 52 and 53: JURNALILMU HUKUM47Kijang bertemu ki
Page 54 and 55: JURNALILMU HUKUM49Dalam buku Sejara
Page 56 and 57: JURNALILMU HUKUM51Setelah ditetapka
Page 58 and 59: JURNALILMU HUKUM53hubungan darat an
Page 60 and 61: JURNALILMU HUKUM55Kewedanaan Muara
Page 62 and 63: JURNALILMU HUKUM57menggunakan kapal
Page 64 and 65: JURNALILMU HUKUM59ternyata Kabupate
Page 66 and 67: JURNALILMU HUKUM61PERGESERAN PERAN
Page 68 and 69: JURNALILMU HUKUM63sesuai dengan cit
Page 71 and 72: JUNAIDIVOLUME2 No. 1 Agustus 201166
Page 81 and 82: MEXSASAI INDRAVOLUME2 No. 1 Agustus
Page 89 and 90: VOLUME2 No. 1 Agustus 201184IMPLEME
Page 91 and 92: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201186Sel
Page 93 and 94: ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201188ren
Page 95 and 96:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201190Ist
Page 97 and 98:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201192yan
Page 99 and 100:
ROMIVOLUME2 No. 1 Agustus 201194dal
Page 101 and 102:
VOLUME2 No. 1 Agustus 201196PERBAIK
Page 103 and 104:
AZMI FENDRIVOLUME2 No. 1 Agustus 20
Page 105 and 106:
AZMI FENDRIVOLUME 1002 No. 1 Agustu
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
VOLUME 1082 No. 1 Agustus 2011KONTR
Page 115 and 116:
FRENADIN ADEGUSTARA, DKKVOLUME 1102
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
VOLUME 1242 No. 1 Agustus 20115. Er
Page 131:
VOLUME 1262 No. 1 Agustus 20116. Na
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?