Pergolakan Pemikiran Islam - Democracy Project

— Democracy Project —Quo Vadis U. U. Pemilihan Umum Kita?Ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang PemilihanUmum yang baru saja disahkan DPR GR yang perlu mendapatperhatian kita. Pertama adalah ketentuan bahwa yang berhakmemilih dan dipilih adalah mereka yang tidak tersangkutdalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Tegasnyaanggota-anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya tidakpunya hak untuk memilih. Kedua adanya ketentuan bahwapartai-partai yang berhak ikut dalam pemilu hanyalah parpolparpolyang sudah memiliki wakil-wakil dalam DPR GR. Ketiga,adanya ketentuan bahwa salah satu syarat dari mereka yangmemiliki hak dipilih ialah mereka yang memiliki bukti-buktikesetiaan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 45. Tentusaja ada beberapa hal lain yang perlu mendapat perhatian pulayakni adanya sistem pengangkatan yang melebihi 20 persendari jumlah anggota DPR dan 33 persen pada anggota MPR;dipakainya sistem proposional yang mendekati sistem pemilu1955 di tengah-tengah kebutuhan bersama akan pembaharuanstruktur politik. Apakah keganjilan dari tiga ketentuan di atas?Pertama betulkah warganegara Indonesia bekas anggotaPKI tidak memiliki hak memilih dan dipilih? Dalam UndangundangPemilu yang baru saja disahkan tersebut tertulis denganjelas jawabannya. Beberapa juta anggota PKI warganegaraIndonesia akan berdiri di luar arena Pemilu dan mereka sekedarmenonton sebagian warganegara Indonesia lainnya menggunakanhak-haknya sebagai warganegara. Untuk PemilihanUmum kali ini sebetulnya kita masih dapat memahami berhubungdengan kesulitan-kesulitan kondisional dalam beberapatahun ini, sehingga perlu pembatasan agar tokoh-tokoh PKIMeneropong Politik dan Budaya Tanah Air 223