Pergolakan Pemikiran Islam - Democracy Project

— Democracy Project —tidak duduk dalam badan legislatif. Tetapi kita bisa mengertimengapa hak memilih mereka juga dihilangkan. Mengapa merekatak boleh memilih salah satu partai yang notabene tak terlarang?Bukankah anggota-anggota PKI itu warganegara juga?Jika pemilihan umum merupakan media yang paling dasar bagiseorang warganegara untuk berpartisipasi dalam menentukanhari depan negaranya, lalu apalagi media politik yang dapatmereka pakai sekedar menyatakan isi hatinya sebagai warganegara?Sayakira kita telah memperlakukan mereka sama sekalibukan sebagai warganegara. Atau kalau masih dianggap warganegara,berarti kita telah menciptakan kelas-kelas warganegara.Warganegara kelas satu memiliki hak-hak politik penuh, sedangwarganegara kelas dua memiliki hak-hak politik... nol! Keadaanyang demikian di samping memancing anggota PKl itu untukmencari saluran-saluran illegal yang tentunya akan mengakibatkantindakan-tindakan mereka itu out of control, di lain pihaktelah memberikan kesan bahwa kita tidak pernah memaafkankesalahan seorang manusia dan mendendamnya terus-menerus.Karena itu tugas kaum intelektual Indonesia ialah memprotesdan memprotes. Pemerintah serta wakil-wakil rakyat di DPRGR harus tahu bahwa ketentuan-ketentuan yang sangat diskriminatifseperti di atas adalah ketentuan-ketentuan yang samasekali tidak human, tak sesuai dengan prinsip kemanusiaan!Kemudian, kita melihat keganjilan yaitu ketentuan bahwaparpol-parpol yang berhak ikut dalam pemilu hanyalah parpolyang di saat Pemilu sudah punya wakil-wakildi DPR GR. Adanyaketentuan seperti ini mengandung konsekuensi bahwa penyaluranpikiran rakyat sudah dibatasi pada parpol-parpol tertentu,walaupun Undang-undang Dasar 45 kita tegas menjamin224 Pergolakan Pemikiran Islam