Daftar Isi

perdamaian (peacemaking) sebagai tindakan
untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai,
pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) sebagai
penugasan pasukan perdamaian PBB di
lapangan, dan pembangunan perdamaian
(peacebuilding) pasca -konflik sebagai “pembangunan
sebuah lingkungan baru.” Dalam
kerangka ini, pembangunan perdamaian
dipahami sebagai tahap lanjutan yang berlangsung
setelah konflik dapat diatasi. Hal ini
tidak akan dibahas lebih lanjut. Akan tetapi,
bab ini akan membahas mengenai dinamika
hubungan antara para aktor yang memiliki peran
dan pengaruh penting dalam menciptakan
jaringan sosial dan politik di Papua.
Oleh karena itu, tekanan diberikan pada ‘jaringan’
dan ‘dinamika’, bukan pada struktur atau institusi
seperti yang umum ditemukan dalam analisis
politik Papua. Alasannya adalah bahwa analisis
jaringan dan dinamika dapat menangkap
ketidakstabilan aktor dan hubungan mereka,
serta cara-cara mereka menggunakan kekuasaan.
a. Tingkat lokal: isu pendatang yang
terabaikan
Jaringan Damai Papua (JDP) tetap berperan
penting dalam membangun dialog sebagai
bagian dari imple mentasi konsep luas ‘Papua:
Tanah Damai’. Sekretariat JDP terus aktif
dalam mendorong dialog antara Papua dan
pemerintah pusat. Dengan meminjam metode
pembangunan perdamaian Lederach yang
melakukan pendekatan bottom-up, middle-out
dan top-down, selama beberapa tahun terakhir
JDP telah berkonsentrasi pada tingkat atas dan
bawah. Upaya untuk mengadakan dialog di
antara masyarakat pendatang membuahkan
konsultasi dengan masyarakat non-Papua pada
tanggal 21-22 Januari 2012 yang diadakan oleh
Aliansi Demokrasi untuk Papua (lihat Siregar,
Mustafa, Conoras & Silpa, 2013).
Konsultasi tersebut membahas 24 isu utama
yang sangat penting namun diabaikan dalam
analisis politik Papua yang sudah ada. Namun,
dikarenakan keterbatasan ruang, laporan ini hanya
dapat menyoroti beberapa elemen, khususnya
istilah pendatang (merujuk pada warga non-
Papua). Masyarakat pendatang percaya bahwa
istilah ‘pendatang’ memiliki konotasi negatif
karena menyebabkan perbedaan antara warga
Papua asli dan non-Papua. Terlebih lagi, istilah
tersebut menumbuhkan kebencian dan kesan
dominasi pendatang terhadap warga Papua,
terutama di bidang ekonomi dan bisnis lokal.
Sayangnya, tidak ada pilihan kata lain untuk
mencakup warga Papua dan non-Papua tanpa
menekankan oposisi biner keduanya.
Elemen ini telah berkontribusi pada ketimpangan
yang semakin melebar antara penduduk asli
dan pendatang di Papua dalam interaksi harian
mereka. Walaupun ketimpangan tersebut
belum mencapai segregasi yang nyata, seperti
dalam situasi pasca konflik Maluku, ketegangan
di antara kedua kelompok tersebut dapat
memuncak dan menjadi situasi yang serius.
Sayangnya, kenyataan ini seringkali luput
dari perhatian para aktor utama di Papua,
termasuk pemerintah daerah dan pusat,
tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil.
Perwakilan masyarakat pendatang mengakui
bahwa mereka merasa terperangkap di antara
stigma orang luar oleh masyarakat asli Papua
dan fakta bahwa pemerintah mengabaikan
perjuangan masyarakat Papua untuk diakui
sebagai masyarakat etnis yang sah dan hanya
memanfaatkan mereka untuk kepentingan
pemilu (Siregar, dkk., 2013: 27)
Meskipun JDP telah mengupayakan dialog antar
kelompok suku, politik dan ideologi di Papua,
upaya tersebut tetap tidak mampu menghasilkan
gerakan massa yang mendapat dukungan luas.
Berbagai organisasi berpengaruh di luar JDP
seperti tokoh gereja Papua, LSM HAM, organisasi
wanita Papua dan pergerakan mahasiswa tidak
terlibat secara langsung dalam aktivitas JDP,
walaupun organisasi-organisasi tersebut terus
mendukung upaya dialog. Kenyataan ini mungkin
terkait dengan fakta bahwa aktivitas lobi JDP lebih
terfokus di Jakarta, bukannya di Papua.
99
Hak Transformasi Sipil dan Konflik Politik