Daftar Isi

2.2 Kebebasan Berkumpul
Orang Papua di Balik Jeruji dan Elsham Papua mencatat ada 47 unjuk rasa yang
terjadi antara bulan April 2013 dan Desember 2014. Hanya lima dari 47 unjuk rasa
tersebut yang tidak berujung dengan penangkapan. Di tiga kasus unjuk rasa, polisi
berhasil membujuk pengunjuk rasa untuk melanjutkan long march mereka dengan
truk polisi. 32 unjuk rasa terjadi pada tahun 2013, dan 15 unjuk rasa terjadi pada
tahun 2014. Berdasarkan pengamatan aktivis dan mahasiswa di Papua, penurunan
jumlah unjuk rasa tersebut dikarenakan oleh tindakan represif aparat keamanan
pada tahun 2013, yang berdampak terhadap ruang demokrasi dan mendorong
berkurangnya jumlah unjuk rasa politis.
Pada bulan Juli 2013, Indonesia mengesahkan
Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas). Ini merupakan perkembangan yang
mengkhawatirkan, yang menjadi ancaman
bagi kebebasan berkumpul, berserikat dan
mengeluarkan pendapat di Indonesia. UU
tersebut disahkan oleh DPR, meskipun mendapat
tantangan dari berbagai kelompok masyarakat
dan organisasi HAM internasional. Mereka
khawatir bahwa UU tersebut, yang memakai
sistem regulasi, dapat mengurangi otonomi
organisasi sosial masyarakat, mengancam privasi
dan kebebasan mereka. Laporan kasus-kasus
yang diterima setelah pengesahan UU Ormas
menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut
beralasan.
Contoh Kasus:
UU Ormas digunakan untuk melakukan
penangkapan dan mencegah aksi damai
Pada tanggal 25 September 2013, pemimpin
kelompok masyarakat Papua dan mantan tahanan
politik, Edison Kendi, diciduk dari kediamannya
oleh aparat polisi dan Kopassus. Penangkapan
itu didasari atas keterlibatan Edison dalam
sebuah aksi damai yang rencananya baru akan
dilakulan pada hari berikutnya. Aksi damai yang
dimaksud adalah prosesi penerimaan air suci dan
abu dari tetua adat di Australia. Polisi berdalih
bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan
UU Ormas, yang menyebutkan bahwa ijin unjuk
rasa tidak akan diberikan kepada kelompok yang
tidak terdaftar di Direktorat Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri.
Penangkapan aktivis di Boven Digoel
berdasarkan UU Ormas
Pada tanggal 28 Juni 2014, 20 aktivis Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap di kantor
sekretariat KNPB di Boven Digoel. 50 anggota
Polres juga dilaporkan menggeledah kantor
sekretariat, serta menyita beberapa barang
termasuk lima telepon genggam, sebuah kamera
digital, bendera KNPB, spanduk, dan sejumlah
uang. Polisi akhirnya melepas para aktivis
tersebut. Kapolres Boven Digoel, Iswan Tato,
menyatakan bahwa pengerebekan tersebut
dikarenakan aksi pengibaran bendera KNPB di
depan gedung sekretariat mereka. Berdasarkan
UU Ormas, organisasi yang tidak terdaftar dalam
Kesbangpol dianggap illegal, sehingga tidak
diperbolehkan mengibarkan bendera mereka.
23
Hak Sipil dan Politik