Daftar Isi

Recommendations

Info

112 yang penuh dengan intimidasi, ketakutan dan ketidakpercayaan. Selain itu kepercayaan yang tersisa terhadap sistem hukum semakin terkikis. Banyak kelompok yang berharap pada masyarakat internasional, daripada mencoba untuk mencari keadilan di tingkat lokal dan nasional. 12 Pada bulan Maret 2014, saat sidang Dewan HAM PBB ke-25, Franciscans International bersama-sama ICP, VIVAT International, World Organisation against Torture (OMCT) dan Dominican for Justice and Peace membuat sebuah pernyataan lain mengenai isolasi Papua dari masyarakat internasional. “Kami menyampaikan kekhawatiran kami mengenai isolasi Papua dari pengamat internasional, seperti jurnalis asing dan Prosedur Khusus PBB. Jurnalis asing tidak diizinkan untuk melaporkan situasi di Papua atau hanya diberi akses jika ditemani oleh petugas dari Badan Intelijen Nasional“. 13 Pernyataan ini terkait dengan ketidakpastian kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi. Pada bulan Juni dan September 2014, ICP dan organisasi anggotanya membuat pernyataan pada sidang Dewan HAM PBB, yang membahas isu Kebebasan Berekspresi, termasuk penahanan dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourat, 14 serta kebebasan berkumpul dan hak masyarakat adat Papua. Sebagai respons dari intimidasi terhadap Gustav Kawer, pengacara HAM Papua, koalisi LSM HAM Papua, LSM Indonesia dan LSM internasional memberikan pernyataan tegas kepada Dewan untuk mengutuk upaya pemerintah dalam mengkriminalisasi pengacara HAM. Organisasi anggota ICP bersama mitra mereka juga menyampaikan beberapa desakan darurat (urgent appeals) sebagai tanggapan atas berbagai situasi yang terjadi di Papua. Misalnya, pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pembunuhan semena-mena terhadap enam warga Papua pada tanggal 8 Desember 2014, Franciscan Internasional dengan dukungan Dewan Adat Papua Paniai, VIVAT International dan ICP dan serta beberapa organisasi nasional dan internasional lainnya mengajukan desakan darurat kepada Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan Semena-Mena; untuk penyiksaan dan untuk hak masyarakat adat. Koalisi LSM ini dengan tegas mengutuk insiden tersebut dan meminta penyelidikan segera atas kasus tersebut tanpa penundaan dan perlindungan saksi atas insiden tersebut. Rekomendasi yang diberikan adalah “Segera melakukan menyelidikan sub-poena, tanpa penundaan, oleh Komnas HAM dan …untuk melakukan investigasi atas kasus ini dengan segera“. 15 ICP bertemu dengan Pelapor Khusus PBB untuk Pembunuhan Semena-mena, Christof Heinz, sebagai tindak lanjut dari desakan darurat mengenai pembunuhan di Painai. Pada tanggal 23 Desember 2014, Presiden Indonesia yang baru terpilih Joko Widodo menjanjikan bahwa insiden Painai akan diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Selama sidang Dewan HAM pada bulan September 2014, organisasi anggota ICP mengadakan diskusi mendalam dengan Pelapor Khusus untuk Hak Masyarakat Adat yang baru ditunjuk Victoria Tauli-Corpuz, dan dengan Pelapor Khusus Kebebasan berekspresi David Kaye untuk membahas perkembangan situasi HAM di Papua. 12 Lihat pernyataan bersama LSM pada Sidang Dewan HAM PBBB ke-23 dihttp://franciscansinternational.org/23rd-Session-of-the-UN- HRC.260.0.html 13 Lihat pernyataan bersama LSM pada Sidang Dewan HAM PBBB ke-25 di http://www.humanrightspapua.org/news/92-freedom-ofexpression-and-assembly-in-west-papuaindonesia 14 Lihat liputan pers untuk pernyataan tersebut di http:// franciscansinternational.org/News.111.0.html?&tx_ttnews%5Btt_ne ws%5D=455&cHash=8ca5499aa0bb0663dc67154702100863 15 Lihat permohonan bersama mengenai pembunuhan semenamena di Paniai, Papua di http://www.humanrightspapua.org/ news/120-urgentappeal-extrajudicial-and-summary-execution-offive-indigenouspapuans-by-indonesian-national-army Hak Asasi Manusia di Papua 2015
5.4 Papua dalam Mekanisme Masyarakat Adat PBB Pada tahun 1982, PBB mendirikan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (Working Group on Indigenous Population). Pada saat itu, Viktor Kaisiepo Msn bertolak ke Jenewa untuk mewakili masyarakat adat Papua. Ia juga terlibat dalam kelompok kerja untuk perumusan Deklarasi Hak Masyarakat Adat yang didirikan pada tahun 1985. Dalam bukunya, “Satu Perspektif untuk Papua”, ia mengatakan: “Ketika saya datang ke PBB untuk pertama kalinya, temuan terbesar saya adalah bangsa kami telah memiliki satu masalah biodegradable. Kami telah menjadi satu bangsa adat tanpa menyadarinya. Kami telah memiliki hak, dan ada satu (tempat) di PBB yang dapat kami singgahi”. Sejak saat itu, rakyat Papua telah terlibat dalam berbagai forum masyarakat adat di PBB, untuk memperjuangkan pengakuan dan imple mentasi hak dasar masyarakat adat Papua. Ada beberapa anak muda Papua di Belanda, seperti Grace Roembiak, Inaria Kaisiepo dan Leonie Tanggahma, yang terlibat secara aktif dalam forum-forum ini. Konferensi Masyarakat Adat Papua pertama pada tahun 2002 mengawali pembentukan Dewan Adat Papua (DAP). Melalui forum ini, Leonard Imbiri, Joab Syatfe, Ephraim Yoteni, Robert Ambumi, Septer Manufandu dan Rosa Moiwend diutus untuk berpartisipasi dalam forum-forum masyarakat adat, seperti Forum Permanen PBB untuk Isu-isu Masyarakat Adat (UN Permanent Forum on Indigeous Issues UNPFII), Mekanisme Ahli PBB untuk Hak Masyarakat Adat (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples - EMRIP) dan Konferensi Dunia untuk Masyarakat Adat (World Conference on Indigenous Peoples - WCIP). Berbagai isu terkait masyarakat adat diangkat dalam forum ini melalui pembacaan pernyataan dan melalui acara di sela-sela konferensi (side events) yang diadakan sebagai bagian dari topik atau dengan fokus regional pada Papua Barat. Selain itu, salah satu delegasi Papua juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu beberapa Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masya rakat Adat dan berbagi informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Papua. Salah satu kasus yang dilaporkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, James Anaya adalah kasus penembakan Opinus Tapuni saat peringatan International Day of Indigenous Nations pada tanggal 9 Agustus 2008. Dalam forum-forum masyarakat adat tersebut, delegasi Papua berkesempatan untuk membagikan pengalamannya dengan masyarakat adat lain dari Asia, Pasifik, Amerika, Amerika Latin, Afrika dan Eropa dalam berbagai lokakarya, seminar dan pertunjukan budaya. Dewan Adat Papua (DAP) terlibat secara aktif dalam pembentukan International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL). Salah satu hasil pertemuan ini, dan yang terkait dengan perjuangan Papua dalam forumforum masyarakat adat, adalah studi Valmaine Toki mengenai dekolonisasi di Pasifik yang memberikan rekomendasi spesifik terkait hak masyarakat adat Papua untuk menentukan nasib sendiri (E/C. 10/2013/12). “Ketika saya datang ke PBB untuk pertama kalinya, temuan terbesar saya adalah bangsa kami telah memiliki satu masalah biodegradable. Kami telah menjadi satu bangsa adat tanpa menyadarinya. Kami telah memiliki hak, dan ada satu (tempat) di PBB yang dapat kami singgahi”. -Viktor Kaisiep 113 Hak Transformasi Sipil dan Konflik Politik
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42:
Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44:
profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46:
menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48:
Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50:
Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52:
Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54:
melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56:
Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58:
Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60:
57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62:
ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144: ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?