Daftar Isi

Recommendations

Info

86 Free, Prior Informed Consent Prinsip dari FPIC adalah bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menolak atau menerima pembangunan yang terjadi di tanah mereka, tanpa adanya tekanan atau paksaan. FPIC berakar pada Deklarasi PBB untuk Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP). Undang-undang di Indonesia mengenali hak masyarakat adat. Pasal 43 Undang-undang Otonomi Khusus (2001) secara ekplisit mencantumkan tentang hak tanah adat (hak ulayat) dan menyatakan bahwa harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat, sebelum tanah adat dapat dialihkan untuk fungsi yang lain. Pada tahun 2012, posisi legal masyarakat adat diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa tanah adat bukanlah hutan milik negara. a) Kehadiran TNI dan polisi sebagai petugas keamanan di perusahaan Dengan pembukaan sejumlah perkebunan baru, jumlah aparat keamanan di wilayah tersebut juga meningkat. Hal ini karena perusahaan perkebunan biasanya mempekerjakan polisi atau TNI sebagai petugas keamanan. Karena mereka bertugas untuk mengamankan kepentingan perusahaan, mereka tidak mampu bersikap adil dan netral ketika ada masyarakat setempat yang menentang proyek perkebunan tersebut. Konflik kepentingan ini dapat membahayakan aksi unjuk rasa masyarakat desa terhadap perusahaan. 1. Studi Kasus 1: PT Nabire Baru Perusahaan perkebunan, PT Nabire Baru, menyewa anggota Brigade Mobil (Brimob) dari Polsek Nabire sebagai petugas keamanan perusahaan. Selama dua tahun terakhir, aktivis setempat melaporkan bahwa ada sejumlah aksi kekerasan yang melibatkan anggota Brimob. Salah satu contoh adalah kejadian pada tanggal 26 Juni 2013. Titus Money, pemilik tanah adat dan juga karyawan di PT Nabire Baru, diborgol dan dipukuli dengan popor senapan karena memprotes gajinya yang terlambat. Menurut kakaknya, Imanuel Money, ‘Keterlambatan pembayaran gaji karyawan, termasuk adik saya, merupakan praktik yang sering terjadi di perkebunan ini. Meskipun demikian, tidak ada yang berani memprotes karena polisi bersenjata ada di perkebunan untuk mengamankan situasi’. 2 Selain itu, ketika perusahaan mendekati masyarakat untuk meminta mereka menyerahkan tanah mereka, perwakilan perusahaan biasanya didampingi oleh polisi dan TNI. Meskipun ketika petugas keamanan hanya bertindak sebagai pengamat, masyarakat merasa terintimidasi. Hal ini terkait dengan kekerasan yang sering dilakukan oleh aparat keamanan, serta konflik yang sedang terjadi di Papua. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat diancam akan dicap sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika mereka membantah. Karena OPM dilarang di Indonesia dan orang-orang yang terkait dengan OPM akan dipenjara karena separatisme, 3 cara ini merupakan ancaman yang berat dan efektif. Tuduhan tersebut dapat diperberat jika ditemukan senjata. Karena perangkat kerja seperti golok, busur, dan anak panah dapat diartikan sebagai senjata, maka hal ini juga merupakan ancaman. Studi Kasus 2: Yowid, Merauke: Pada bulan Juli tahun 2013, muncul sebuah berita bahwa beberapa pemimpin masyarakat telah menandatangani dokumen dari PT Mayora Group, yang berisi perjanjian pengambilalihan konsesi perkebunan tebu seluas tiga kali 40.000. 2 http://suarapapua.com/2013/06/tuntut-pembayaran-gajikeperusahan-brimob-aniyai-warga-sipil/ (tidak bisa diakses online 28/01/2014. Terjemahan dalam Bahasa Inggris tersedia di http:// westpapuamedia.info/2013/06/30/nabire-brimob-assaults-acivilian-due-to-wagedemands/ 3 20.04.2015, HRW, http://www.hrw.org/news/2014/10/24/ dispatches-indonesia-s-papua-paranoia-jails-foreign-journalist Hak Asasi Manusia di Papua 2015
Mereka diancam akan dianggap sebagai OPM apabila mereka menolak menandatangani dokumen tersebut. Perwakilan perusahaan juga mengklaim bahwa ada senjata yang disimpan di dalam rumah pertemuan adat. Sebelumnya, perusahaan sudah mendapatkan leaflet mengenai HAM di Papua yang diterbitkan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang dibawa oleh wakil pemimpin masyarakat dari kota. Karena takut akan adanya aksi balas dendam dan mengetahui bahwa penduduk desa sudah siap melarikan diri ke dalam hutan karena ketakutan, para pemimpin masyarakat memutuskan untuk menandatangani dokumen tersebut. Selama proses itu, PT Mayora Group didampingi oleh personel Brimob yang bersenjatakan lengkap. b) Jalur hukum Aparat keamanan sering dirasa mengkriminalisasi dan mengancam masyarakat, terutama dalam kasus unjuk rasa. Masyarakat di Indonesia bisa mendapat sanksi hukum apabila melawan perusahaan, yang notabene tidak membayar karyawan pada waktunya dan sesuai jumlahnya, atau tidak menepati janjinya. Meskipun kami tidak dapat melaporkan kasus-kasus di mana UU No. 39/2014 tentang perkebunan digunakan untuk menghadapi unjuk rasa karyawan, beberapa pasal dalam UU tersebut, seperti pasal 55 4 dan 102 5 , dapat disalahartikan sebagai lampu hijau untuk mengkriminalisasi unjuk rasa tersebut karena menggangu pekerjaan perkebunan. Ini tentu saja dapat menjadi ancaman terhadap HAM. Secara umum, kriminalisasi terhadap karyawan dapat membuat operasi perusahaan berjalan dengan lancar –meskipun menyalahi hak para karyawan. Studi Kasus 3: Kabupaten Keerom: Dua pegawai dari PT Tandan Sawita Papua (Rajawali Group) di Keerom ditangkap pada bulan April 2014, setelah mereka mendapat surat panggilan kepolisian. Perusahaan nampaknya telah menuduh Alexander Tnesi dan Marthen Watory mengancam staf perusahaan dalam sebuah unjuk rasa mengenai upah dan perjanjian kerja pada tanggal 2 Januari 2014. Keduanya ditahan selama dua minggu. Mereka kemudian dibebaskan setelah diminta menandatangani pernyataan bahwa perusahaan akan memecat mereka dan mereka tidak akan menuntut apapun. 6 c) Kurangnya komunikasi dan terciptanya konflik Meskipun tanah adat di Papua secara teknis diakui oleh hukum, penerapan prinsip ini terbatas dan masih simbolik. Sejumlah kompensasi untuk tanah dan hutan kayu memang dibayarkan, tetapi acap kali dengan nominal yang jauh dari ideal, terutama dalam standar Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya melibatkan seluruh masyarakat. Di dalam praktiknya, perusahaan mampu mendapatkan klaim tanah adat, meskipun ditentang oleh masyarakat. Kurangnya pengertian kepala suku dan masyarakat mengenai kompleksitas surat kontrak seringkali digunakan oleh perusahaan sebagai cara untuk tidak menerapkan FPIC. Di Papua, ada beberapa tuduhan yang menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan menggunakan beberapa taktik berikut untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan persetujuan masyarakat. 87 4 Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; 5 Pasal 102 (1) Selain penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai sipil tertentu yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan. 6 http://www.fransiskanpapua.net/2014/05/1349/upahburuhmenunggu-kebijakan-bupati-jayapura.php. Contoh lain di mana buruh dipecat karena menuntut hak bisa dibaca di: http://www.mongabay.co.id/2013/09/25/derita-buruh-sawitrajawaligroup-di-papua-protes-beban-kerja-berbuah-pemecatan Hak Masyarakat Adat
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?