Daftar Isi

84
Apakah penentuan nasib sendiri?
Teori penentuan nasib sendiri (Self-determination theory - SDT) adalah teori makro yang membahas
tentang motivasi dan kepribadian, terkait tendensi perkembangan seseorang dan kekebutuhan
psikologisnya. Teori ini mempelajari motivasi di balik pilihan seseorang tanpa adanya pengaruh
eksternal dan intervensi. SDT berpusat pada tingkatan di mana perilaku seseorang itu berasal dari
motivasi dan keinginan sendiri.
Berdasarkan teori ini, hak menentukan nasib diri sendiri, sebagaimana tertulis dalam pasal 3 Deklarasi
PBB tentang Hak Masyarakat Adat, adalah hak untuk dengan bebas menentukan status politik dan
dengan bebas mengejar pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Penentuan nasib sendiri dibagi dalam dua komponen: eksternal dan internal. Penentuan nasib sendiri
secara eksternal adalah hak resmi untuk memisahkan diri. [Hak] memisahkan diri didefinisikan sebagai
‘…pembentukan negara baru atas teritori yang sebelumnya adalah bagian dari, atau merupakan
wilayah jajahan dari, sebuah negara’. Penentuan nasib sendiri secara internal terkait dengan
perlindungan berbagai hak asasi manusia dan budaya, seperti perlindungan bahasa dan agama
kelompok etnis tertentu, sebagaimana juga otonomi. Menurut pendapat beberapa orang, demokrasi
termasuk di dalam penentuan nasib sendiri secara internal.
Di Papua, arti penentuan nasib sendiri dan bagaimana mengejawantahkannya sering tidak dimengerti.
Karena itulah, konflik sering terjadi. Bagi kebanyakan warga Papua, penentuan nasib sendiri secara
intrinsik –terikat dalam konsep pemahaman referendum untuk menentukan kemerdekaan. Di lain
pihak, beberapa politikus dan aparat pemerintah mendefinisikan penentuan nasib sendiri sebagai
otonomi. Organisasi sipil lainnya seperti gereja, LSM, dan aparat keamanan belum memiliki opini yang
jelas negenai definisi dari penentuan nasib sendiri.
Hak Asasi Manusia di Papua 2015