Daftar Isi

Recommendations

Info

79 88 Image Gambar 4.3-1: Sorong Perkebunan logging kelapa for kelapa sawit sawit. Sorong. Case c.1) Kooptasi Study 4: Pemimpin Iwaka, Mimika: Dominicus Mengingat budaya Mitoro, di the Papua deputy mengenal leader konsep of the Kamoro kepala suku, Indigenous perusahaan People’s mungkin Association menawarkan (LMA), testified uang kompensasi about how kepada an oil kepala palm suku company, dalam PT konteks Pusaka kerjasama Agro Lestari, dengan had pemimpin approached tradisional, his community: daripada harus ‘The menunggu company only seluruh had to warga trick the berkumpul tribal chiefs dan memutuskan. to get the land. The tribal chiefs handed over their land without the agreement of the Studi wider Kasus community 4: Iwaka, which Mimika: holds the land rights, for Dominicus which they Mitoro, received wakil a ketua low compensation, Lembaga Masyarakat Adat far below what (LMA) the land Kamoro, is worth.’ bersaksi 8 tentang bagaimana perusahaan kelapa sawit, PT Pusaka Agro c.2) Lestari, Fomenting melakukan intercommunity pendekatan ke conflict masyarakat The di lingkungannya: compensation ‘Perusahaan money companies hanya perlu offer, although menipu para small kepala compared suku untuk to the mendapatkan worth of a forest, tanah tersebut. still represents Para kepala a significant suku menyerahkan lump sum for tanah a community. tersebut tanpa This sudden meminta influx persetujuan of money masyarakat yang memegang hak atas tanah itu. Mereka akhirnya memperoleh kompensasi yang 8 kecil, Profil sangat Kasus – Presented kecil at dibandingkan „Temu Rakyat Korban Investasi dengan Kehutanan nilai tanah dan Perkebunan yang sesungguhnya’ Besar“ 4th-7th November 7 2014, Kasus Kelapa Sawit di Mimika. Original quote “Perusahaan hanya memperdayai para Kepala Suku untuk mendapatkan tanah. Kepala Suku menyerahkan tanah tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah dan diberikan kompensasi yang tidak sebanding dan murah.”. More information: http://www.papuatime.com/2014/11/masyarakat-dan-lsm-tuntutpemerintah.html Profil Kasus – Ditampilkan di “Temu Rakyat Korban Investasi 7 Kehutanan dan Perkebunan Besar“ 4-7 November 2014, Kasus Kelapa Sawit di Mimika. Original quote “Perusahaan hanya memperdayai para Kepala Suku untuk mendapatkan tanah. Kepala Suku menyerahkan tanah tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah dan diberikan kompensasi yang tidak sebanding dan murah.”. often c.2) Memicu leads to konflik a split in antar the community masyarakat structure, with one part supporting the company’s plans Uang kompensasi yang ditawarkan perusahaan, and another wanting to protect the community meskipun sangat kecil bila dibandingkan dengan forest and lifestyle. The resulting community nilai hutan, masih dalam jumlah yang cukup breakdown is often mentioned by Papuans besar bagi masyarakat. Prospek uang yang cukup when they describe the problems associated besar ini seringkali menimbulkan perpecahan di with plantations. Similar disputes can also arise dalam masyarakat, di satu pihak mendukung where two villages or clans claim ownership of rencana perusahaan dan di pihak lain ingin the same land. An unscrupulous company can mempertahankan hutan adat dan penghidupan exploit these conflicts and disunity to force mereka. Akibatnya, warga masyarakat Papua its way in. Another method companies use sering terlibat dalam konfik horizontal ketika is to bring some chosen villagers away from dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. the village to negotiate and come back with a Bentrokan juga dapat terjadi ketika ada dua contract. In the case of PT Usaha Nabati Terpadu desa atau klan yang mengklaim memiliki satu (a subsidiary of the Menara Group), the people tanah yang diincar perusahaan. Perusahaan of Meto village, Boven Digoel Regency, didn´t dapat mengekploitasi konflik dan perpecahan even know if the contract and money was for tersebut untuk bisa masuk ke dalam masyarakat. compensation, or merely a sign of goodwill. 9 Metode lain yang dipakai adalah dengan membawa beberapa orang dari desa tersebut 9 untuk Informasi bernegosiasi. Aktivitas Investasi PT. Mereka Usaha Nabati kembali Terpadu (Menara dengan Group) di Kampung Meto dan Ujungkia, SKP KAME, June 2014. Informasi lebih lanjut: http://www.papuatime.com/2014/11/ masyarakat-dan-lsm-tuntutpemerintah.html Indigenous Peoples Rights Hak Asasi Manusia di Papua 2015
surat kontrak sudah di tangan. Dalam kasus PT Usaha Nabati Terpadu (anak perusahaan Menara Group), masyarakat Desa Meto, Kabupaten Boven Digoel, tidak mengetahui apabila kontrak dan uang tersebut adalah untuk kompensasi, dan bukanlah bentuk uang ramah tamah. 8 Studi Kasus 5: Onggari/Domande, Merauke: Rencana Rajawali Group untuk mengembangkan dua perkebunan tebu memicu konflik horizontal antara dua desa dan berbagai klan. Paulinus Balagaize dari Desa Onggari menjelaskan bahwa permasalahan yang menimpa desa tetangga, Domande: “Orang-orang Domande dibujuk dan mereka lalu menandatangani pengalihan tanah ke Perusahaan Rajawali. Akibatnya, konflik pun pecah antar klan di dalam desa tersebut mengenai tanah yang diambilalih perusahaan. Ada juga permasalahan mengenai batasan antara dukuh dengan desa, karena klaim perusahaan atas kepemilikan tanah berdasarkan pernyataan dari beberapa klan saja, yang mana klan lain belum menyetujui.” 9 d) Melanggar janji: Perusahaan mungkin dapat menjanjikan bahwa masyarakat diuntungkan dengan fasilitas seperti pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan beasiswa, sebagai ganti akan tanah yang dijualnya. Dalam banyak kasus, perusahaan melanggar kontrak mereka dan mengingkari janji-janji yang pernah mereka buat, ketika mereka sudah mendapatkan ijin masyarakat dan perijinan lain untuk perkebunan mereka. 10 Studi Kasus 6: Desa Klawatom, Sorong: PT Inti Kebun Sejahtera sudah beroperasi di Sorong sejak tahun 2008. Perusahaan ini sudah menjanjikan banyak hal kepada masyarakat setempat, seperti perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program tani kecil/ smallholder (yang mana adalah sebuah kewajiban). Akan tetapi, sebagian besar janji-janji tersebut belum terwujud. Pada bulan Mei 2014, masyarakat memasang tiang dengan kain merah di tanah perkebunan. Aksi tersebut adalah upaya untuk menghentikan laju perusahaan yang terus memperluas wilayahnya tanpa memenuhi komitmennya terhadap masyarakat. 11 Studi Kasus 7: Desa Zanegi, Merauke: PT Selaras Inti Semesta sudah menjanjikan banyak hal kepada masyarakat Zanegi, sebelum mereka meratakan tanah untuk hutan tebang pada tahun 2010. Perusahaan menjanjikan pendidikan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, sampai dengan bulan April 2014, perusahaan belum memenuhi komitmennya. Perusahaan juga menjanjikan bahwa setelah operasi berjalan, anak-anak usia remaja akan diberi beasiswa. Akan tetapi, anak-anak yang lebih muda tidak dapat meneruskan studi mereka di SMP yang terletak di desa sekitarnya karena orangtua mereka tidak dapat membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. Perusahaan juga tidak menyediakan perumahan yang cukup untuk menampung 7 guru yang berada di Zanegi. Pemerintah menolak untuk campur tangan atau membangun perumahan tersebut, karena perusahaan telah berjanji untuk membangun perumahan tambahan tersebut. 12 e) Pembayaran ganti-rugi yang tidak memadai Masyarakat adat tidak bisa memberikan pendapat saat penentuan jumlah kompensasi dan tidak memiliki akses informasi untuk bisa membandingkan nilai kompensasi dengan daerah lain. Nilai kompensasi yang dibayarkan 89 8 Informasi Aktivitas Investasi PT. Usaha Nabati Terpadu (Menara Group) di Kampung Meto dan Ujungkia, SKP KAME, June 2014 9 Profil Kasus – Ditampilkan di “Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar“, 4- 7 November 2014, Kasus Perkebunan Tebu di Onggari, Merauke 10 Beberapa contoh bisa dilihat di: http://www.fransiskanpapua. net/2014/05/1345/potret-kenistaan-perusahaan-sawitkepadamasyarakat.php, http://pusaka.or.id/masyarakat-tagihjanjiperusahaan-kelapa-sawit-pt-iks/ 11 http://pusaka.or.id/masyarakat-tagih-janji-perusahaan-kelapasawitpt-iks/ (English Translation:https://awasmifee.potager.org/?p=887) 12 http://pusaka.or.id/janji-perusahaan-sis-tak-kunjung-datang/ (English Translation https://awasmifee.potager.org/?p=802 Hak Masyarakat Adat
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?