Daftar Isi

Recommendations

Info

64 propinsi Papua dan Papua Barat untuk menjawab tantangan kesehatan seperti HIV/AIDS, kesehatan seksual dan reproduksi, dan penyalahgunaan narkotika, dan permasalahan SDM dapat diselesaikan, diprogram kan, dan didanai. 3. Pemerintah harus menciptakan forum kebijakan kesehatan di tingat provinsi atau distrik, di mana perumusan kebijakan bisa melibatkan masyarakat untuk mendatkan masukan yang berkaitan dengan keluhan, harapan, dan solusi, yang dapat menjadi acuan strategi kesehatan di masa depan. 4. Pemerintah disarankan untuk segera menjawab permasalahan kesehatan mental (jiwa) dan penyalahgunaan narkotika di dataran tinggi Papua. Hal ini bisa dilaksanakan melalui pelayanan psiko sosial yang sesuai dengan budaya Papua. Rekomendasi bagi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC): Dewan ECOSOC diharapkan dapat mengevaluasi dan menindaklanjuti kemajuan yang dicapai pemerintah dalam beberapa hal yang disebutkan di atas. Dengan pertimbangan luasnya epidemik HIV-AIDS, kegagalan pemerintah dalam menye diakan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk asli Papua di pedalaman, serta ketidakadilan dalam penyediaan pelayanan kesehatan, Pelapor Khusus PBB akan hak kesehatan diharapkan untuk tidak hanya mengunjungi ibukota Indonesia (kunjungan yang sudah direncakan, namun ditunda selama beberapa tahun), tapi juga melakukan kunjungan ke daerah pedalaman Papua, termasuk distrikdistrik di dataran tinggi. Hak Asasi Manusia di Papua 2015
Kesehatan reproduksi dan Demografi: rendahnya tingkat kesuburan masyarakat asli Papua Data Kesehatan Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa angka Keluarga Berencana (49%) dan keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses kelahiran (53%) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan dan Demografi Indonesia tahun 2012, angka kesuburan di Papua adalah 3,50 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 di mana tercatat hanya 2,18 persen. Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) juga menurun dari 38,3 di tahun 2007 menjadi 21,8 di tahun 2012. Statistik yang pertama konsisten dengan laporan yang menyatakan bahwa masyarakat asli Papua melihat KB sebagai upaya negara untuk mengontrol jumlah penduduk asli Papua. Penelitian antropologi pada tahun 1990an menunjukkan bahwa di daerah Lembah Baliem, perempuan asli Papua hanya memiliki 2 atau 3 anak. Penelitian tersebut menunjukkan rendahnya angka kesuburan di mana hanya ada dua anak per satu perempuan di Papua (di tahun 1991, sampel riset diambil dari 20.000 populasi, dengan rata-rata angka kesuburan yaitu 1,46 anak per perempuan). Program nasional ‘2 anak saja cukup’, skema imunisasi, dan program pengawasaan pertumbuhan anak tidak dibuat sesuai dengan konteks Papua, dan sejauh ini tidak mengurangi anga kematian ibu dan anak di Papua. “Dari tiga kesempatan yang berbeda, para laki-kaki dari suku Dani mendeskripsikan bahwa program KB merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengeliminasi Suku Dani dan suku-suku lainnya dari Indonesia. Hingga sekarang, perempuan suku Dani tidak melahirkan keturunan yang cukup untuk bisa menjamin pertumbuhan, dan memaksakan KB dalam situasi kependudukan saat ini bisa diungkapan dekan kata kritis sebagai “genocida”. Meskipun contoh situasi di Lembah Baliem Nampak terlalu keras, permasalahan yang terjadi adalah tingkat kematian bayi yang sangat tinggi dijawab dengan kebijakan umum nasional mengenai bayi, yang tidak relevan dengan situasi di Lembah Baliem, dan rendahnya angka kesuburan perempuan dijawab dengan pelaksanaan seminar mengenai KB. Biaya asimilasi yang harus dibayar sangatlah tinggi.” (Butt, 1998) 65 Meskipun rata-rata tingkat kesuburan di Papua meningkat selama 10 tahun terakhir, hal tersebut tidak terjadi bagi penduduk asli Papua yang tinggal di dataran tinggi. Ada berbagai macam penyebab infertilitas, antara lain kekurangan gizi di saat pertumbuhan, penggusuran masyarakat adat, marginalisasi masyarakat Papua yang tinggal di daerah perkotaan dan di pinggir pantai, serta prevalensi HIV-AIDS dan PMS; semuanya dapat menyebabkan infertilitas dan penggunaan metode tradisional jarak antar anak. Tingkat kesuburan penduduk asli Papua tidak diketahui, karena survei kesehatan nasional tidak memisahkan data berdasarkan latar belakang etnis. Penulis memperkirakan bahwa tingkat kesuburan penduduk asli Papua adalah antara 1,5 dan 1,8 anak per perempuan dewasa di daerah dataran tinggi. Selain itu, tidak ada catatan mengenai perbedaan usia harapan hidup antara masyarakat asli dengan kaum pendatang, namun diperkirakan sekitar 10 tahun atau lebih. Ketimpangan bidang kesehatan ini tidak nampak secara resmi, karena selain laporan HIV, tidak ada pembedaan yang jelas dalam data status kesehatan masyarakat asli Papua dengan populasi lain di Indonesia. Penelitian yang menganalisa kecenderungan demografis di Tanah Papua memprediksikan sebuah bencana bagi masyarakat Papua. Pada tahun 1971, penduduk asli berjumlah 96,09% dari total populasi yang ada di Tanah Papua. Pada tahun 2020, penduduk asli diperkirakan hanya akan berjumlah 28,99% dari total populasi di Tanah Papua; jumlah yang sangat kecil dan terus berkurang. Sumber: Leslie Butt. The social and political life of infants amongst the Baliem Valley Dani,Irian Jaya. Doctoral thesis. 1998 Jim Elmslie. West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?CPACS Working Paper No. 11/1. September 2010. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16: Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18: Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20: 17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22: 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24: Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26: 2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28: 25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30: 26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32: 19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34: meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36: 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38: Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40: tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91 and 92: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 93 and 94: 4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber D
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118:
115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120:
persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122:
119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124:
6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126:
prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128:
6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130:
di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132:
129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134:
• Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136:
• Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138:
dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140:
7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142:
Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?