Daftar Isi
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
HAM%20DI%20PAPUA%202015_EPUB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
108<br />
Pernyataan kedua disampaikan pada saat<br />
Pidato Tingkat Tinggi dalam sidang Dewan<br />
HAM PBB ke-25 di Jenewa pada tanggal 4<br />
Maret 2014. Dengan nada yang lebih keras,<br />
Perdana Menteri Vanuatu mengingatkan<br />
anggota Dewan tentang tantangan HAM<br />
yang berat yang dihadapi oleh warga asli<br />
Papua sejak tahun 1969. Pemerintah Vanuatu<br />
menyampaikan kekhawatirannya mengenai<br />
ketidakpedulian masyarakat internasional<br />
terhadap penduduk asli Papua dan penindasan<br />
HAM yang mereka alami sejak tahun 1969.<br />
Dalam penutupan pidatonya, Perdana<br />
Menteri Carcesses meminta Dewan HAM PBB<br />
‘.... untuk mempertimbangkan pengadopsian<br />
resolusi untuk menetapkan mandat negara<br />
(country mandate) terkait situasi HAM di Papua<br />
Barat’. Carcesses menyatakan bahwa mandat<br />
tersebut mencakup penyelidikan terhadap<br />
pelanggaran HAM di Papua dan merumuskan<br />
rekomendasi untuk penyelesaain situasi<br />
politik secara damai di Papua. 4 Ini adalah<br />
peristiwa pertama kalinya di mana seruan<br />
tingkat tinggi semacam ini disampaikan di<br />
PBB.<br />
Komite HAM PBB<br />
Komite HAM PBB adalah lembaga PBB yang<br />
terdiri dari para ahli HAM independen yang<br />
memantau implementasi Kovenan Internasional<br />
Hak Sipil dan Politik (International Covenant on<br />
Civil and Political Rights - ICCPR) di negara-negara<br />
pihak perjanjian tersebut. Indonesia adalah<br />
negara pihak yang telah meratifikasi ICCPR<br />
pada tahun 2006.- Pada bulan Juli 2013, untuk<br />
pertama kalinya, Komite HAM PBB mengevaluasi<br />
implementasi ICCPR oleh Pemerintah Indonesia.<br />
Pengevaluasian tersebut, yang diadakan di<br />
Jenewa, mengacu pada laporan dan jawaban<br />
pemerintah Indonesia terhadap isu-isu yang<br />
sebelumnya disiapkan oleh Komite dan juga<br />
didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh<br />
LSM.<br />
Pelanggaran HAM di Papua menjadi salah<br />
satu isu utama pembahasan antara anggota<br />
Komite dan delegasi Indonesia. Secara<br />
khusus, pembahasan tersebut berfokus pada<br />
pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di<br />
Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Observasi<br />
Penutupnya, Komite HAM menyampaikan<br />
kekhawatiran mengenai peningkatan laporan<br />
tentang penggunaan pendekatan keamanan<br />
yang berlebihan dan pembunuhan semenamena<br />
oleh polisi dan militer pada saat<br />
demonstrasi, terutama di Papua (…dan Bima,<br />
Nusa Tenggara Barat). Komite HAM PBB sangat<br />
khawatir dengan laporan yang menyatakan<br />
bahwa negara menggunakan aparat keamanan<br />
untuk menghukum pembangkang politik dan<br />
pembela HAM. Komite juga menyampaikan<br />
kekhawatirannya tentang Komisi Kepolisian<br />
Nasional, yang ditugaskan untuk menerima<br />
laporan dari masyarakat terkait aparat penegak<br />
hukum, masih lemah, seolah-olah tidak memiliki<br />
kuasa untuk memanggil aparat penegak hukum<br />
atau mandat untuk melakukan penyelidikan<br />
independen. 5<br />
Oleh karena itu, Komite merekomendasikan<br />
Indonesia untuk mengambil langkah konkret<br />
dalam mencegah penggunaan kekuatan secara<br />
berlebihan oleh penegak hukum dengan<br />
memastikan bahwa mereka mematuhi Prinsipprinsip<br />
Dasar tentang Penggunaan Kekuatan<br />
dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum<br />
(UN Basic Principls on the Use of Force and<br />
Firearms by Law Enforcment Officials). Mereka<br />
merekomendasikan bahwa pemerintah harus<br />
mengambil langkah-langkah yang tepat<br />
untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional<br />
untuk memastikan bahwa lembaga tersebut<br />
mampu menangani laporan pelanggaran yang<br />
dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu,<br />
Komite merekomendasikan Indonesia untuk<br />
mengambil langkah-langkah praktis untuk<br />
memberantas impunitas bagi penegak hukum<br />
yang terkait dengan pembunuhan semena-<br />
4 Pernyataan lengkap Perdana Menteri Vanuatu pada sidang Dewan<br />
HAM PBB ke-25 tersedia di halaman Extranet Komisioner Tinggi PBB<br />
untuk Urusan HAM, di www.ohchr.org<br />
5 Lihat Observasi Penutup Komite HAM PBB untuk peninjauan<br />
Indonesia, di paragraf 16, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/<br />
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIDN<br />
%2fCO%2f1&Lang=en<br />
Hak Asasi Manusia di Papua 2015