Daftar Isi

2.7 Kekerasan terhadap Perempuan
Rekomendasi LIPI dan Komnas HAM pada tahun 2008 dan 2012 menyatakan bahwa
pemenuhan hak perempuan 1 adalah elemen yang penting untuk mengakhiri konflik di
Papua. Kedua organisasi tersebut mengacu pada Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin
hak warga negara akan kebenaran, keadilan, dan kompensasi terhadap perempuan
korban kekerasan. Hal itu sangat relevan dengan konteks di Papua, di mana kekerasan
berbasis gender sangat sering terjadi dan tidak adanya perlindungan dari pemerintah
memperburuk situasi. Pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi tugasnya.
Wacana perempuan dipenuhi dengan keluhan atas kegagalan pemerintah dalam
memenuhi tugasnya. Dalam periode tahun 2012-2014, sudah lebih dari 1.700
perempuan Papua diwawancara mengenai pengalaman mereka dalam hal kekerasan,
diskriminasi, dan marjinalisasi. Berikut ini adalah kesimpulan wawancara tersebut.
54
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah
hal yang biasa terjadi di Papua. Salah seorang
perempuan yang diwawancara di Kampung
Teluk Wondama Sobey mengatakan bahwa
bagi perempuan Papua “mengalami kekerasan
seperti halnya minum kopi - setiap hari”. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa perempuan
yang mengajukan keluhan ke polisi jarang
mendapat tanggapan. Hal ini dikarenakan aparat
keamanan seringkali terlibat dalam kekerasan
tersebut. Mereka juga mengesampingkan
tuntutan perempuan asli Papua, sehingga
membatasi usaha dalam mengakses sistem
peradilan, dan akhirnya menciptakan budaya
impunitas. KDRT merasuk di dalam setiap kelas
sosial dan generasi. Antara tahun 2012-2013,
kasus KDRT ditemukan di daerah kota (Biak,
Jayapura, Manokwari, Merauke, Sorong, Timika,
Wamena), pedalaman di dataran tinggi (Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Tolikara,
Yalimo), serta pedalaman di daerah pantai
(Asmat, Digoel, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat,
Serui, Soepiori, Tambraw, Wondama Bay, dan
Waropen).
Melihat seberapa sering KDRT terjadi, kecenderungan
korban untuk tidak melaporkannya,
dan ketidakefektifan aparat dalam mengatasi
kasus tersebut, sangatlah mungkin bahwa
sebagian besar kasus yang terjadi di Papua tidak
dilaporkan.
Selain keengganan aparat keamanan dalam
membantu korban KDRT, kehadiran polisi dan
TNI juga merupakan ancaman terhadap kaum
perempuan, di mana mereka seringkali menjadi
subyek kekerasan fisik dan seksual dari oknumoknum
tersebut. Mereka tidak mendapatkan
perlindungan. Mereka malah mengalami rasa
takut akan serangan dari polisi dan TNI. Hal ini
diperburuk dengan banyaknya laporan aparat
keamanan yang mabuk.
Ada banyak sekali permasalahan yang memberi
dampak kepada perempuan di Papua.
Penderitaan mereka tidak terbatas pada dampak
kekerasan. Banyak dari mereka ditelantarkan,
terutama di daerah pedalaman di pegunungan,
yang jauh dari akses masyarakat dan LSM.
Poligami masih terjadi di Papua, dan dapat
menjadi permasalahan psikologis yang serius
bagi perempuan, serta mendorong situasi di
mana penelantaran dan kekerasan lebih sering
terjadi. Penyalahgunaan narkoba juga menjadi
masalah bagi perempuan. Hal itu bisa jadi
dipicu atau diperburuk dengan oleh kekerasan
dan penelantaran. Selain itu, perempuan
seringkali dibebani dengan tugas rumah tangga,
diperlakukan seperti budak, dan didorong oleh
ketakutan apabila kerja mereka tidak selesai.
1 Selengkapnya, lihat teks Siaran Pers bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga masyarakat tentang penghentian
kekerasan di Papua, Jakarta 2012; LIPI, Papua Road Moap, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Jakarta: LIPI, 2008.
Hak Asasi Manusia di Papua 2015