Daftar Isi

Recommendations

Info

90 oleh perusahaan perkebunan sangat rendah sekali. Uang yang diberikan sama sekali tidak mencerminkan nilai pasar ataupun pendapatan yang diperlukan masyarakat untuk bisa mendukung kehidupan keluarga mereka setelah kehilangan tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Di sebagian besar kasus, hutan dan tanah yang mereka mereka miliki menjadi sumber pendapatan dari penjualan hasil hutan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut ini adalah tabel beberapa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Nilai tukar uang bervariasi, namun biasaya nilai tukar 1 US $ adalah sekitar Rp 10.000. Jika kompensasi diberikan kepada semua keluarga di desa, masing-masing keluarga akan menerima tidak lebih dari beberapa juta Rupiah (beberapa ratus dolar). Hal ini menyebabkan mereka sangat tergantung pada pekerjaan yang disediakan perusahaan. Studi Kasus 8: Klamono dan Klayalili, Kabupate Sorong Sejak tahun 2004, perusahaan PT Henrison Inti Persada (HIP) dan PT Inti Kebun Sejahtera (IKS) telah beroperasi di distrik Klamono dan Klayalili di Kabupaten Sorong. Beberapa klan dari suku Moi Kelin sudah melepaskan tanah mereka kepada kedua perusahaan kelapa sawit tersebut. Di Malalilis, Klan Do dan Klasibin menerima kompensasi yang cukup rendah. Mereka juga dilarang mengakses dokumen perjanjian, Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of Understanding-MoU). Hal tersebut jelas berlawanan dengan prinsip FPIC. Dalam proses pengambilalihan tanah, Klan Do mendapatkan kompensasi tanah sebesar Rp 33.333 = 2,40 Euro/ha untuk total wilayah sebesar 420 hektar. Klan Klasibin, untuk area seluas 840 hektar, hanya memperoleh Rp. 22.619 = 1,63 Euro/ ha. Jumlah tersebut sangatlah kecil dan tidak dapat mengkompensasi masyarakat lokal yang kehilangan ekosistem karena lahan mereka diolah menjadi perkebunan monokultur. Selain itu, penjualan tanah biasanya membuat orang bergantung pada pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Desa Kaliki, Merauke Suskun, Keerom Sidey and Masni, Manokwari Wayau, Merauke Malalilis, Sorong Perusahaan PT Cenderawasih Jaya Mandiri / PT Karya Bumi Papua (Rajawali Group) PT Tandan Sawita Papua (Green Eagle Group / Rajawali) Kompensasi (Rupiah / Hektar) 254.000 14 384.000 15 PT Medcopapua Hijau Selaras (Medco Group) 450.000 16 PT Papua Agro Sakti 228.000 17 PT Henrison Inti Persada (Noble Group) 33.300 18 13 Laporan Temu Rakyat Korban Investasi November 2014 17 http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita. 14 Korporasi Politik dan Perampasan Tanah, Laksmi A. Savitri, Insist Press, detail&id=7329(English Translation https://awasmifee.potager. 2013, p. 62 org/?p=1068 15 http://www.downtoearth-indonesia.org/story/women-andoilpalm-investment-region 18 Profil Kasus - Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar November 2014, Kasus Kelapa Sawit di Moi Kelin, Sorong 16 http://jasoilpapua.blogspot.fr/2011/12/sawit-hanyasebuahharapan-kosong.htm Hak Asasi Manusia di Papua 2015
4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber Daya Alam Papua sangat kaya akan sumber daya alam. Selain hutan dan tanahnya yang subur di dataran tinggi, Papua kaya akan emas, nikel, tembaga, laut dengan ikan yang berlimpah, minyak bumi dan gas. Kekayaan Papua telah menarik perusahaan tambang, kayu dan perkebunan dan menyebabkan penggundulan hutan dan terusirnya penduduk asli Papua. Sisa-sisa hutan primer yang ada sekarang sedang terancam oleh pembangunan wilayah terpencil. Kelangkaan lahan di wilayah lain di Indonesia telah menyebabkan banyak orang berpindah ke Papua untuk memperluas lahan perkebunan. Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden tentang moratorium izin konsesi lahan gambut dan hutan primer. Periode dua tahun pertama diperpanjang dan akan habis atau diperpanjang lagi pada tahun 2015. Karena moratorium tidak melindungi lahan dari penggundulan hutan jika izin konsesi diberikan sebelum 2011, hutan primer masih dapat mengalami kerusakan. Selain itu, dalam sejumlah kasus yang dilaporkan, 1 izin konsesi telah diberikan meskipun hutan primer berada di wilayah konsesi. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Papua dicatat sebagai lumbung padi untuk Indonesia. MP3EI ditujukan untuk mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan dan transportasi di Papua untuk membuka akses ke wilayah terpencil. Setelah program tersebut dijalankan, wilayah terpencil akan menjadi sasaran empuk perusahaan perkebunan dan pertambangan, yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi lingkungan hidup dan penduduk asli. Salah satu konsekuensinya adalah banjir yang disebabkan oleh berkurangnya pohon yang menahan air dan benda padat. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu program yang berkembang cepat dan memberikan wawasan yang menakutkan tentang apa yang akan terjadi di wilayah lain di Papua. Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, istilah MP3EI dan MIFEE ditarik, namun isi dari program tersebut tetap sama. 2 91 Dampak Penggundulan hutan Dampak penggundulan hutan di Papua sedang berlangsung: tanah terkikis, terutama di wilayah curam, yang menyebabkan banjir lumpur dan penurunan kesuburan tanah. Banjir semakin sering terjadi karena pohon-pohon tidak mampu menahan air lagi, emisi karbon dan metana (di lahan gambut) semakin tinggi, kabut asap akibat kebakaran dan peningkatan suhu di wilayah yang terkena penggundulan hutan. Pembangunan jalan untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi perusahaan tambang, kayu dan perkebunan akan menyebabkan penggundulan hutan yang lebih luas karena hutan digantikan oleh jalan raya dan dicemari oleh emisi. Dalam hal konsekuensi sosial penggundulan hutan, keragaman hayati semakin menurun dan menjadi semakin sulit bagi penduduk setempat untuk berburu dan mengumpulkan tanaman atau kayu bakar. Melalui impor tenaga kerja asing, struktur sosial di wilayah tersebut berubah, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan konflik. Kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pembukaan lahan yang sebelumnya merupakan hutan hujan primer telah menyebabkan banjir yang melanda lima desa Komoro pada Juli dan September 2014, yakni Miyoko, Aika Wapoka, Afuka, Kekwat dan Timika Pantai. Banjir telah memaksa penduduk untuk meninggalkan rumah mereka. Menurut penduduk desa, banjir ini baru pertama kali terjadi. 1 https://awasmifee.potager.org/?p=857 2 https://awasmifee.potager.org/?p=1127 Hak Masyarakat Adat
Page 3 and 4:
Daftar Isi BAGIAN 1. PEMBUKAAN 3 1.
Page 5 and 6:
3 1. PEMBUKAAN Ringkasan Umum & Ten
Page 7 and 8:
pelayanan kesehatan dan sistem pend
Page 9 and 10:
Sejarah Koalisi ICP dibentuk pada b
Page 11 and 12:
9 2. HAK SIPIL DAN POLITIK Hak Sipi
Page 13 and 14:
2.1 Kebebasan Berpendapat Kebebasan
Page 15 and 16:
Apakah penangkapan politik itu? Hal
Page 17 and 18:
Kasus-kasus Pembunuhan, penangkapan
Page 19 and 20:
17 Gambar 2.1a-5: Dua dari empat si
Page 21 and 22:
2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan
Page 23 and 24:
Intimidasi oleh polisi pada saat un
Page 25 and 26:
2.2 Kebebasan Berkumpul Orang Papua
Page 27 and 28:
25/07/13 Unjuk rasa atas kebebasan
Page 29 and 30:
26/11/13 Unjuk rasa mendukung kampa
Page 31 and 32:
19/10/14 Peringatan HUT KNPB ke 6 N
Page 33 and 34:
meskipun mereka akhirnya menembakka
Page 35 and 36:
2.4 Pembunuhan di Luar Hukum Antara
Page 37 and 38:
Aparat gabungan menyerang sebuah de
Page 39 and 40:
tersebut. David dipukuli dengan bal
Page 41 and 42: Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? Pe
Page 43 and 44: profesionalitas aparat keamanan ter
Page 45 and 46: menendangnya berulang kali sampai k
Page 47 and 48: Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tab
Page 49 and 50: Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan
Page 51 and 52: Aksi balas dendam Polisi terhadap w
Page 53 and 54: melakukan langkah-langkah untuk men
Page 55 and 56: Polsek Taman Sari juga menyatakan b
Page 57 and 58: Contoh Kasus: Seorang perempuan dit
Page 59 and 60: 57 3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Buda
Page 61 and 62: ersama dengan Republik Afrika Tenga
Page 63 and 64: 61 Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dy
Page 65 and 66: Gadis tersebut telah mencari perawa
Page 67 and 68: Kesehatan reproduksi dan Demografi:
Page 69 and 70: Table 3.2-2: Desa dengan angka mele
Page 71 and 72: Pegawai yang berkualitas biasanya m
Page 73 and 74: 71 Image 3.3-1: Bulldozers destroy
Page 75 and 76: 73 Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruk
Page 77 and 78: 75 4. HAK MASYARAKAT ADAT Hak Sipil
Page 79 and 80: Jumlah penduduk Papua meningkat dar
Page 81 and 82: • Kecenderungan historis angka pe
Page 83 and 84: Depopulasi RAKYAT PAPUA 1971-2020 T
Page 85 and 86: ada kebutuhan mendesak agar masyara
Page 87 and 88: 4.3 Perampasan Tanah Ada sejumlah p
Page 89 and 90: Mereka diancam akan dianggap sebaga
Page 91: surat kontrak sudah di tangan. Dala
Page 95 and 96: 93 Gambar 4.4-1: Deforestasi di Pap
Page 97 and 98: • Keadilan untuk perampasan tanah
Page 99 and 100: 97 5. TransformaSI KONFLIK Hak Tran
Page 101 and 102: perdamaian (peacemaking) sebagai ti
Page 103 and 104: LSM internasional, akademisi dan po
Page 105 and 106: Referensi Boutros-Ghali, B. (1992).
Page 107 and 108: dengan gubernur dan tokoh Provinsi
Page 109 and 110: 5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB S
Page 111 and 112: 109 Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
Page 113 and 114: menyampaikan kekhawatirannya tentan
Page 115 and 116: 5.4 Papua dalam Mekanisme Masyaraka
Page 117 and 118: 115 6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, DAN
Page 119 and 120: persatuan Indonesia. Aktivitas sipi
Page 121 and 122: 119 Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di
Page 123 and 124: 6.2 Acara Pidana dan Penegakan Huku
Page 125 and 126: prinsip HAM, berdasarkan Yurisprude
Page 127 and 128: 6.3 Korupsi di Papua Meskipun jumla
Page 129 and 130: di sidang berikutnya. Dalam kasus l
Page 131 and 132: 129 7. REKOMENDASI Institusi, Siste
Page 133 and 134: • Mengembangkan mekanisme pelapor
Page 135 and 136: • Menegakkan prinsip-prinsip yang
Page 137 and 138: dan pembangunan agro-industri, dan
Page 139 and 140: 7.4. Rekomendasi untuk Negara dan O
Page 141 and 142: Daftar Singkatan ALDP APS ART ARV B
Page 144:
ISBN 978-3-921900-38-3
show all

Daftar Isi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?